Ketua bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Anwar Abbas mengaku prihatin dengan sepinya pasar tradisional dan modern. Ini menunjukkan daya beli masyarakat semakin terkulai.
“Banyak pengamat mengatakan hal itu terkait dengan pesatnya perkembangan perdagangan online, tapi rasa-rasanya, tidaklah sepenuhnya benar. Karena ada faktor-faktor lain yang juga bisa memengaruhi. Termasuk soal daya beli,” kata Buya Anwar, sapaan akrabnya di Jakarta, Jumat (6/10/2023).
Kata dia, saat ini, perilaku konsumsi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh asas kemudahan, atau harga. Tapi, tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan tingkat pendapatan masyarakat.
Mungkin saja, secara nominal pendapatannya tidak berkurang signifikan. Tapi karena daya beli uangnya sudah tergerus oleh inflasi, maka mereka tidak lagi bisa berbelanja seperti biasa. Atau memang nominal pendapatan mereka sudah berkurang atau tidak lagi ada . Karena kena PHK, atau tidak memiliki pekerjaan ,” paparnya.
Tidak bisa dipungkiri, menurut Wakil Ketum MUI ini, porsi belanja masyarakat Indonesia akan menyesuaikan dengan keadaan keuangan yang semakin terbatas. Ketika akan berbelanja, masyarakat akan memperhitungkan faktor prioritas.
Jika sebelumnya, masyarakat begitu leluasa membeli barang-barang menyangkut kebutuhan primer, sekunder dan tersier, tapi sekarang mereka hanya bisa membeli barang yang bersifat primer dan sekunder saja. Atau mungkin hanya primernya saja,” tutur Buya Anwar.
Kondisi ini, lanjutnya, punya konsekuensi yang cukup berat terhadap keberadaan sejumlah pasar grosir di ibu kota. Sebut saja pasar produk tekstil yang diwakili Pasar Tanah Abang, Cipadu dan Klewer, kini menjadi lengang.
“Tugas kita sekarang, bagaimana menguatkan kembali daya beli agar masyarakat tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan primernya saja. Tapi juga sekunder dan tersiernya. Untuk itu ada beberapa usaha yang perlu dilakukan,” kata Buya Anwar.
Pertama, Buya Anwar mengusulkan agar pemerintah fokus untuk menyediakan dan memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, terutama bagi pengangguran. Kedua, menaikkan gaji pegawai negeri dan swasta. “Ketiga, meningkatkan penjualan pedagang dengan membatasi masuknya barang impor,” ungkapnya.
Keempat, lanjutnya, meningkatkan pengetahuan dan skill pengusaha termasuk penguasaan terhadap masalah digital. Agar mereka bisa menjual barangnya dengan harga yang kompetitif. Kelima, seluruh jajaran pemerintahan mulai pusat hingga daerah memborong produk buatan dalam negeri.
“Keenam, mengggerakkan masyarakat agar mencintai produk dalam negeri. Ketujuh, mengenakan pajak dan ketentuan-ketentuan yang tinggi dan ketat terhadap barang-barang yang berasal dari impor,” ungkapnya.
