Anies Baswedan merespons amicus curiae atau sahabat pengadilan yang diajukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa hasil Pilpres 2024. Dia menilai sikap Megawati itu menunjukkan kondisi demokrasi di Indonesia yang sedang mengalami masalah amat serius.
“Apakah kita akan kembali ke era di mana praktik-praktik demokrasi menjadi seremonial saja karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi,” kata Anies di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa malam (16/4/2024).
Anies menjelaskan, demokrasi memberikan ruang kebebasan sehingga tidak boleh ada intervensi apapun di dalam proses pemilu. Ia menyebut, pesan Megawati menggambarkan demokrasi Indonesia yang sedang berada di persimpangan jalan.
“Beliau (Megawati) merasakan ketika segalanya serba diatur di mana pemilu dan pilpres pada masa itu enggak perlu ada surveyor karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu,” ujar Anies.
Sebelumnya, Megawati mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke MK. Megawati mengajukan diri sebagai amicus curiae untuk sengketa hasil Pilpres 2024. Dalam sistem peradilan, amicus curiae merupakan pihak ketiga yang diberi izin menyampaikan pendapatnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati juga menyerahkan surat tulisan tangan ke MK. Dia berharap keputusan MK akan menciptakan keadilan yang dapat menerangkan bangsa dan negara.
“Saya Hasto Kristiyanto bersama dengan Mas Djarot Saiful Hidayat ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dengan surat kuasa sebagaimana berikut. Kedatangan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan,” kata Hasto di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/4/2024).
