Laboratorium Suara Indonesia menggelar survei guna menangkap preferensi dan suara masyarakat Papua tentang sosok Wakil Gubernur. Pasalnya kursi jabatan Wakil Gubernur Papua setelah Klemens Tinal meninggal dunia karena sakit di RS Abdi Waluyo Jakarta, 21 Mei 2021, hingga kini masih lowong. Bahkan, terjadi polemik di kalangan parpol pengusung Papua Bangkit untuk mencari pengganti orang nomor dua di lingkungan Pemprov Papua.
Untuk mendapatkan dan mengetahui preferensi masyarakat Papua terhadap sosok Wakil Gubernur yang masyarakat inginkan. LSI mengunakan metode survei kepada masyarakat Papua yang terpilih sebanyak 1226 orang. Tersebar secara proposional di 29 Kab/ kota dari populasi DPT pilpres 2019 sejumlah 3,5 juta pemilih.
Penentuan responden terpilih mengunakan Metode Multistage Random Sampling. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen bahwa nilai sebenarnya dalam ±2,8 persen Penelitian mulai tanggal 3 -21 Januari 2022
“Hasil temuan survei, sebanyak 76,8 persen masyarakat Papua menginginkan agar Wakil Gubernur Papua segera ditentukan dan dilantik dengan alasan pelayanan masyarakat di Papua lebih optimal dan sebanyak 15,6 persen tidak peduli dengan posisi Wakil Gubernur Papua sedangkan sebanyak 7,6 persen tidak menjawab,” kata Direktur Eksekutive Laboratorium Suara Indonesia (LSI) Albertus Dino dalam keterangannya, Senin (31/1/22).
Hasil survei sosok Wakil Gubernur Papua inginkan masyarakat adalah sebanyak 73,7 persen menginginkan sosok yang berasal dari kalangan sipil. Sebanyak 4,7 persen menginginkan sosok dari kalangan Polri/TNI. Sementara sebanyak 10,4 tidak mempermasalahkan latar belakang Wakil Gubernur Papua, dan sebanyak 11,2 persen tidak menjawab.
Lebih lanjut, ditemukan bahwa sebanyak 86,2 persen menginginkan Wakil Gubernur Papua harus putra asli dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua. Dan sebanyak 7,2 persen tidak mempersoalkan putra asli dari Papua. Sementara sebanyak 6,6 persen tidak menjawab
“Hasil penelitian juga menemukan bahwa sebanyak 69,8 Wagub Papua harus dari kalangan muda Papua sedangkan sebanyak 22,6 persen tidak harus dari kalangan muda Papua dan sebanyak 7,6 tidak menjawab,” terang Albertus.
Selain itu, sosok Wakil Gubernur Papua yang masyarakat Papua inginkan dari hasil survei sebanyak 90,4 persen harus merupakan figur pemimpin daerah. Kemudian sebanyak 89,7 persen masyarakat Papua memiliki kompetensi kepemimpinan organisasi dan pemerintahan.
“Sebanyak 87,4 persen masyarakat menginginkan Wakil Gubernur yang mengenal rakyat, berkomitmen kebangsaan untuk menjaga keutuhan kedaulatan NKRI dan memiliki wawasan Nusantara untuk menyatukan masyarakat Papua,” jelas dia.
Dari hasil survei juga didapati preferensi Masyarakat Papua ketika diminta memilih nama-nama yang paling tepat dan sangat membantu Gubernur Lukas Enembe untuk menduduki posisi jabatan Gubernur.
“Dengan pertanyaan terbuka, maka nama Ketua DPD Hanura dan juga menjabat sebagai Sekretaris umum KONI Papua Kenius Kogoya menjadi pilihan yang terbanyak untuk menduduki posisi Wagub Papua, dan dipilih sebanyak 34,8 persen,” ungkapnya.
Pemilih Wakil Ketua DPRP Papua Yunus Wonda sebanyak 12,3 persen dan adik almarhum Klemen Tinal Fernando Yansen Tinal sebanyak 8,2 persen. Paskalis Kossay (kader Golkar) 7,3 persen, Ones Pahabol (mantan Bupati Yahukimo/kader Golkar).
Memilih Bupati Lanny Jaya Befa Jigibalom sebanyak 7,1 persen , dan Paulus Waterpauw (Deputi BNPP) 5,3 persen. John Tabo yang kini menjabat Bupati Kabupaten Mamberamo Raya sebanyak 4,6 persen. Tidak menjawab sebanyak 20,4 persen.
Albertus mengungkapkan, tingginya keterpilihan Kenius Kogoya sebanyak 34,8 persen lantaran dia masih muda, berpengalaman dan putra asli Papua.
“Kenius Kogoya itu masih muda, punya banyak pengalaman, dan asli Papua. Semntara tokoh-tokoh yang lain, ada juga yang dari Papua Barat,” kata Albertus.
Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, kursi Wakil Gubernur Papua jangan kosong, tetapi harus segera terisi. Hal itu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
“Jangan biarkan kursi Wagub Papua kosong. Karena bagaimanapun, Gubernur butuh wakilnya tuk menjalankan tugas yang sangat bera di Papua,” kata Ujang, Senin (31/1/22).
Meski jika bicara NKRI Wagub Papua tak harus putra daerah, namun menurur Ujang jika ada putra daerah yang terbaik, maka dia bisa diusulkan.
