Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman tak yakin pemerintahan Jokowi serius membongkar ekspor ilegal 5 juta ton bijih nikel ke China, senilai Rp14,5 triliun. Para pejabat jangan hanya omong doang alias omdo.
“Semua pejabat negara mulai dari Menko Marves (Luhut Pandjaitan), KPK dan Bea Cukai hanya muter-muter saja bicara di media. Tanpa ada tindakan nyata terkait ekspor ilegal 5,3 juta ton bijih nikel ke China. Wajar bila publik semakin bingung, apa kerja mereka,” ungkap Yusman di Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Dia pun tak segan mengkritisi pernyataan Menko Kemartiman dan Invertasi (Marves) Luhut B Pandjaitan tentang penggunaan aplikasi SIMBARA untuk mencegah terulangnya pengyelundupan bijih nikel ilegal itu.
Menurut Yusman, selama ini, aplikasi Simbara merupakan bentuk digitalisasi dalam tata kelola mineral dan batu bara (minerba) dari hulu ke hilir. Sistem ini, menginformasikan apakah tambang sudah clear and clean (CnC), Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan E- PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
“Anehnya, aplikasi ini pakai password yang hanya dipegang Ditjen Minerba Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jadi, masih ada celah kebocoran. Termasuk soal kualitas batu bara dan nikel yang menentukan kewajiban PNBP,” ungkapnya.
Harusnya, kata dia, digitalisasi sektor minerba ini, teringerasi. Artinya, pihak lain bisa membukanya dengan mudah. Bisa diintip Kementerian Keuangan (Dirjen Penerimaan Negara atau Bea Cukai), Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdagangan Luar Negeri), Dirjen Perhubungan Laut (KSOP/Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan), Bareskrim, Kejaksaan Agung dan Bakamla.
“Sehingga banyak pihak bisa mengawasinya. Kalau itu bisa dijalankan, praktik ilegal mining dan ilegal ekspor bisa diminimalisir. Kerugian negara bisa dicegah, tidak sampai triliunan rupiah,” tegasnya.
Sebelumnya, Menko Luhut mengaku sudah mengantongi data dari Bea Cukai China terkait kapal serta eksportir yang diduga terlibat pengiriman 5 juta ton bijih nikel ilegal ke China, sepanjang 2021-2022.
“Datanya dapat, kapal pembawa dan perusahaan, apa yang dapat kita urus dari sini (Indonesia) berkasnya,” kata Menko Luhut, di Jakarta, Minggu (2/6/2023).
Agar tak terulang di masa depan, dia mengatakan, pemerintah bakal mendata perusahaan nikel ke aplikasi SIMBARA. “Kita urut nanti dont worry. sekarang SIMBARA sudah masuk batubara, sekarang nikel kita masukan ke Simbara jadi semua digitalis itu untuk kemajuan besar itu,” jelasnya.
Informasi saja, SIMBARA merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga Mineral dan Batubara (Minerba). Aplikasi ini juga merupakan rangkaian proses tata kelola Minerba dari hulu ke hilir, termasuk juga pemenuhan kewajiban pembayaran dan proses clearance di pelabuhan.
Iwan Purwantono
