Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat bahwa mayoritas publik meyakini akan terjadinya kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal itu terungkap dalam survei terbarunya yang dilakukan pada 3-5 Desember 2023, bertajuk ‘Debat Capres, Netralitas Pemilu dan Elektabilitas‘.
“Lebih banyak yang menilai cukup atau sangat besar kemungkinan terjadinya kecurangan di Pemilu 2024 mendatang itu 50,2 persen,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilisnya secara daring di Jakarta, Minggu (10/12/2023).
Dari data yang dipaparkan terkait kecurangan pemilu, sebanyak 19,8 persen menjawab sangat besar, 30,4 persen menjawab cukup besar, 19,7 persen mengaku kecil, 12,6 persen sangat kecil, dan 17,5 persen belum menentukan jawabannya.
“Partai politik, kemudian timses capres cawapres, dan penyelenggara pemilu dinilai paling berpotensi melakukan kecurangan di Pemilu 2024,” ujarnya.
Adapun responden yang memilih partai politik sebanyak 17,1 persen, timses capres cawapres 15,9 persen, dan penyelenggara pemilu 13,6 persen.
“Saat ditanya mana paslon yang potensial melakukan itu, mayoritas tidak menjawab, 59,6 persen. Sementara dari yang menjawab, Ganjar-Mahfud dinilai paling potensial melakukan kecurangan, yaitu sebanyak 20,6 persen, baru kemudian Prabowo-Gibran 14,4 persen, dan Anies-Muhaimin 5,4 persen,” tutur Djayadi.
Sebagai informasi, pemilihan sampel dalam survei LSI ini dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD) dengan melibatkan sebanyak 1.426 responden.
Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Margin of error diklaim diperkirakan kurang lebih 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen asumsi simple random sampling.
