Terkait lokasi pembangunan terminal khusus (tersus) Liquid Natural Gas (LNG) di Denpasar, Bali, Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) ternyata tidak kompak. Antara menteri dan anak buahnya terbelah.
Ekonom dan pengamat kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat menilai perbedaan pemikiran antara Deputi dan Menteri di Kemenko Marves, menunjukkan ketiadaan koordinasi. “Kalau itu tidak ada koordinasi, artinya bisa jadi kita anggap kelancangan dari seorang deputi,” kata Achmad, Jakarta, dikutip Kamis (13/7/2023).
Informasi saja, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menginginkan tersus LNG dibangun di perairan sejauh 4 kilometer dari bibir pantai. Sedangkan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, mengusulkan tersus LNG dibangun di Pelabuhan Benoa.
Untuk itu, Achmad mendorong agar usulan dari Deputi di Kemenko Marves yang membidangi transportasi itu, harus diklarifikasi. “Saya kira itu perlu diklarifikasi dulu ya, apakah memang tupoksi dari Bidang Transportasi itu sudah benar menangani masalah (tersus LNG) di Bali atau belum,” kata alumni Lee Kuan Yew School of Public Policy itu.
Terlepas dari polemik perbedaan usulan itu, Achmad Nur Hidayat mengatakan rencana pembangunan tersus LNG di Pelabuhan Benoa harus dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat.
“Saya kira dalam menetapkan lokasi tersus LNG, pemerintah harusnya tidak seenaknya memutuskan atau mengubah-ubah (rencana lokasi pembangunan), tetapi harus juga dengan suatu pertimbangan aspirasi yang matang dari masyarakat dan juga memperhatikan kepastian buat investor,” papar Achmad.
“Lokasi itu sangat penting untuk ditetapkan di awal sebelum kemudian investor masuk. Kalau kita saja di internal masih berbeda pendapat, bagaimana kepastian karena kan lokasi juga menentukan biaya operasional,” lanjutnya.
Menurutnya, perbedaan usulan antara Deputi dengan Menteri di Kemenko Marves harus diselesaikan terlebih dahulu. “Investor itu kan butuh kepastian. Kalau tidak diberikan kepastian, investor juga akan menarik diri untuk masuk ke investasinya. Pemerintah harus berhati-hati, apalagi penentuan lokasi,” ujar Achmad.
