Besaran anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2024 sejatinya sejalan dengan turunnya kemiskinan ekstrem yang berhasil ditangani Indonesia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa anggaran perlinsos pada 2024 yang sebesar Rp493,5 triliun jauh lebih rendah dari usulan Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp503,7 triliun sampai Rp546,9 triliun.
“Saya rasa masih cukup. Pertama, kita kan mau memberi peningkatan efektivitas dari penerima manfaat,” katanya seperti mengutip dalam pemaparan RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Suharso berharap langkah pemerintah melakukan pendataan melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) akan berbuah hasil sehingga penerima manfaat perlinsos bisa lebih tepat sasaran.
Ia pun menegaskan meski anggarannya lebih rendah dari usulan, penerima manfaatnya kemungkinan memang berkurang sejalan dengan turunnya angka kemiskinan ekstrem yang pada Maret 2023 mengalami penurunan 0,62 persen dibandingkan pada 2022 menjadi 1,12 persen.
“Jadi dengan kita investasi di Regsosek ini kita harap mudah-mudahan penerima manfaatnya itu lebih akurat sehingga kita koreksi dan menurunkan sedikit anggarannya. Tapi sebenarnya jumlah penerima manfaatnya kan relatif tetap atau bahkan bisa berkurang, karena linear dengan jumlah kemiskinan ekstrem yang menurun,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 sebesar 12,4 persen dari outlook APBN 2023 demi menurunkan tingkat kemiskinan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan anggaran perlinsos dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun. lebih tinggi dari outlook APBN 2023 yang senilai Rp439,1 triliun.
Peningkatan yang mendekati anggaran saat tahun terjadinya pandemi itu merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menurunkan kemiskinan ekstrem.
Wahid Ma’ruf
