Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto atas kasus pengondisian proyek jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian (DJKA) dan temuan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Ini bukan kali pertama Novie diperiksa KPK, karena sebelumnya pernah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK K4, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2024) pekan lalu.
“Dikonfirmasi terhadap saksi atas dugaan adanya pengaturan para pemenang lelang termasuk pengkondisian temuan audit BPK,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Senin (22/1/2024).
Selain itu, Novie dicecar tim penyidik terkait dengan penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk beberapa proyek pengadaan di Kemenhub yang diduga beraroma rasuah.
“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk beberapa proyek pengadaan di Kemenhub RI,” kata Ali.
Pemeriksaan Novie dibutuhkan KPK untuk perkembangan penyidikan kasus suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub yang menjerat dua ASN sebagai tersangka.Berdasarkan sumber Inilah.com, dua tersangka dimaksud yaitu Anggota BPK Medi Hanto Sihaputar dan ASN Kemenhub, Yogi Okatrisza.
Kasus suap proyek jalur kereta api ini bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan di (OTT) di Jakarta, Depok, Semarang dan Surabaya, Kamis (12/4/2023). 10 orang ditetapkan tersangka dalam operasi senyap ini.
Empat pihak sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DIN), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).
Sedangkan enam tersangka lainnya sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN)
