Konflik Agraria di Pulau Rempang, DPR Minta Pemerintah Mengedepankan Dialog

Konflik Agraria di Pulau Rempang, DPR Minta Pemerintah Mengedepankan Dialog

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus (kiri) saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023). (Foto: Dok. DPR RI)

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus berharap konflik yang terjadi antar warga dengan aparat gabungan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau dapat diselesaikan dengan lebih bijaksana.

“Kita berharap memang kalau ada kegiatan-kegiatan pembangunan nasional terkait dengan hak-hak atas tanah, kalau nggak tuntas ya itu seperti ini. Tentunya kita berharap pihak aparat keamanan baik Polisi maupun dibantu oleh TNI tentu menyelesaikan ini secara arif lah ya,” ujar Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Politikus Partai Golkar ini meminta pihak-pihak berkepentingan untuk mengedepankan dialog dengan warga agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Sebab, tujuan pengembangan wilayah tersebut merupakan tujuan investasi yang seharusnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

“Duduk lagi bicara lagi, dialog dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat disana, kemudian selesaikan. Pasti ada masalah-masalah yang belum tuntas. Nah, diharapkan bisa tuntas, supaya kalau tujuannya investasi kan itu memberikan kesejahteraan tetapi kalau itu ternyata awalnya sudah seperti ini tentunya tujuan utamanya tidak tercapai,” tutur Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini.

Diketahui, warga yang menolak pengembangan lahan itu terlibat bentrokan keras dengan aparat gabungan TNI-Polri pada Kamis (7/9/2023). Bentrokan antara masyarakat adat dengan aparat, terjadi sekitar pukul 10:00 WIB. Aparat gabungan yang menggunakan kendaraan taktis, berupaya masuk secara paksa ke Pulau Rempang. Mereka masuk untuk memasang patok tanda batas dan cipta kondisi.

Saat itu, masyarakat adat telah berkumpul di titik masuk Pulau Rempang, tepatnya di Jembatan 4 Barelang. Bentrokan pun tak terelakkan. Dalam kejadian ini, aparat menangkap setidaknya 6 orang warga. Puluhan orang mengalami luka, beberapa anak mengalami trauma. Dan, ada satu anak terluka akibat gas air mata yang dilepaskan aparat.

Sebagai informasi, peristiwa bentrokan antara aparat dengan masyarakat adat Pulau Rempang dipicu oleh rencana penggusuran pemukiman warga untuk dijadikan Rempang Eco City.

Rempang Eco-City bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asal China, yakni Xinyi Group. Nantinya, Batam akan memiliki pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China.

Topik