Ombudsman Republik Indonesia, merekomendasikan pemerintah segera mencabut kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) minyak goreng.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menerangkan, rekomendasi pencabutan DMO tersemat dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait praktik maladministrasi penyediaan dan stabilisasi minyak goreng. “Implementasi DMO yang dilakukan oleh pelaku usaha hanya fokus mendistribusikan minyak goreng ke wilayah yang secara geografis lebih dekat dari domisili atau rantai pasoknya,” kata Yeka, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Yeka menyebut, aturan DMO yang berlaku saat ini, dirasakan menghambat proses penerbitan persetujuan ekspor bagi pelaku usaha.
“Pemerintah perlu melakukan reformulasi terhadap kebijakan DMO, serta melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap pembentukan organisasi, atau badan khusus yang membidangi perkelapasawitan,” kata Yeka.
Di samping itu, Ombudsman juga merekomendasikan agar Menteri Perdagangan melakukan reformulasi kebijakan penjaminan ketersediaan dan stabilisasi harga minyak goreng.
Dalam investigasi atas prakarsa sendiri yang dilakukan Ombudsman RI terhadap dugaan maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng, Yeka menyebutkan, banyak regulasi yang diterbitkan dalam waktu singkat namun tak mampu mengatasi permasalahan minyak goreng.
“Hal ini menandakan proses perencanaan dan penyusunan peraturan tidak dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Ombudsman RI juga menyimpulkan bahwa harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng atau minyak goreng curah tidak berjalan di beberapa wilayah lantaran distribusi dan sistem logistik yang terkendala dengan kondisi geografis, serta tingginya disparitas harga minyak goreng curah dengan minyak goreng premium.
Dia menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan optimalisasi ketersediaan dan keterjangkauan komoditas minyak goreng di seluruh wilayah Indonesia.
Ombudsman juga berpendapat bahwa pemerintah lalai dalam implementasi pengendalian dan pengelolaan stok komoditas minyak goreng, yang mana stok CPO dikendalikan oleh pihak swasta. Ombudsman menyarankan agar pemerintah memilik stok dinamis terhadap komoditas minyak goreng, atau cadangan minyak goreng nasional, seperti halnya cadangan beras pemerintah.
