Anggota Komisi III DPR Habiburokhman buka suara terkait hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan publik jauh lebih percaya dengan Menko Polhukam Mahfud MD dibanding DPR, terkait transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu.
Hasil survei ini disebutnya seakan menimbulkan kesan terjadi pertentangan, padahal menurutnya DPR juga memiliki semangat yang sama yakni ingin membongkar transaksi janggal tersebut secara terang benderang.
“Nggak ada kontradiksi, saya pikir semua semangatnya sama ingin membongkar soal angka Rp349 T itu dan tindak lanjutnya seperti apa. Ada nggak teman-teman, satu orang pun anggota komisi III yang tidak menginginkan tindak lanjut? Makanya kita kan bingung,” kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2023).
Ia pun berencana menanyakan langsung terkait model pertanyaan yang disebar oleh pihak LSI ke masyarakat, sehingga bisa menghasilkan temuan survei yang tidak berimbang bagi DPR. “Saya nanti ketemu Djayadi nih, kebetulan kami ada acara bareng di talkshow TV,” imbuhnya.
Diketahui LSI turut menanyakan kepada masyarakat terkait transaksi mencurigaan Rp300 triliun di Kementerian Keuangan. Hasilnya, mayoritas publik percaya kepada pemaparan Menko Polhukam Mahfud MD, ketimbang DPR.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Mahfud lebih dari 60 persen. “Mayoritas menyatakan lebih banyak percaya pada Mahfud 63,3%. Publik lebih cocok dengan sikap posisi Mahfud dalam hal ini soal aliran dana tidak wajar Rp300 triliun di Kemenkeu,” kata Djayadi saat merilis hasil survei, Minggu (9/4/2023).
Hasil ini didapat ketika para responden survei diajukan pertanyaan seputar transaksi Rp300 triliun ‘Apakah lebih percaya Menko Polhukam, lebih percaya DPR atau percaya keduanya atau tidak percaya keduanya?’.
Jawabannya, 63,3 persen menjawab percaya Mahfud. Hanya 3,6 persen yang menjawab percaya kepada DPR. Lalu sebanyak 16,5 persen menjawab percaya pada kedua pihak, 10 persen mengaku tidak percaya kepada keduanya. Sisanya 6,5 persen menjawab tidak tahu.
Survei dilakukan pada 31 Maret-4 April 2023. Responden survei adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau ponsel, sekitar 83 persen dari total populasi nasional.
