Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron tak menampik adanya ajakan dari pihak Sandiaga Uno untuk membuat koalisi baru untuk bertarung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Namun, menurut Herman, pembentukan koalisi baru sejatinya cukup kompleks. Dengan kata lain tidak sekadar mengusung pasangan calon (paslon) calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
“Semua dipertimbangkan tetapi paling mungkin adalah kita berkoalisi itu bukan hanya bisa berjodoh atau bisa mengusung bahkan bisa nanti ada dalam kertas suara tapi kan harus menang,” kata Herman di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Sabtu (9/9/2023).
Ia menjelaskan, jika tidak ada optimisme untuk menang maka adanya koalisi baru dinilai percuma. Terlebih, waktu menuju masa pendaftaran pencalonan sudah cukup sempit.
“Kemudian masih terkendala banyak persoalan waktunya sangat mepet kan, pertimbangan utamanya kepada hal yang sangat mungkin saja dulu,” ujar Herman menegaskan.
Sejauh ini, Partai Demokrat menilai langkah yang paling mungkin dilakukan saat ini yaitu merapat ke koalisi pendukung bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo atau ke koalisi bacapres Prabowo Subianto.
Herman pun mengeklaim, Partai Demokrat tidak akan memasang syarat tertentu untuk gabung ke dua koalisi itu.
“Tapi kan sekarang ini masuk dalam koalisi yang sudah terbentuk. Oleh karenanya, berfikir rasional saja. Tentu kalau ada ruang yang terbuka dan dibicarakan yang secara rasional tentu itu porsinya demokrat,” jelas Herman.
Sebelumnya, Herman mengungkapkan, Partai Demokrat akan menyatakan sikap terkait Pilpres 2024 dengan merapat ke koalisi yang sudah ada. Ia mengaku, kecil kemungkinan untuk membuat poros koalisi baru.
“Ke semuanya Demokrat Cocok, kecuali kemarin enggak cocok. Kalau melihat apakah ke Pak Ganjar atau Pak Prabowo, saya kira Demokrat ini memiliki rasionalitas, dalam mengambil sikap dan selalu didasarkan kepada etika moral politik yang baik,” ucap Herman.
Diketahui, Partai Demokrat sejak Jumat (1/9/2023) menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) lantaran tidak sepakat dengan langkah Partai NasDem menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal cawapres mendampingi bacapres Anies Baswedan.
