Meski sudah ada komitmen antara Jakpro dengan Formula E Operation (FEO) untuk empat tahun musim balap sejak 2020, Prasetio menganggap alasan batalnya mobil balap listrik tercepat di Jakarta cukup beralasan.
“Mungkin ada situasi politik Pemilu ya, harus dihargai juga itu lebih penting daripada Formula E kalau menurut saya,” kata Prasetio kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Prasetio sebenarnya melihat Jakarta tetap berpeluang menggelar balapan Formula E dengan cara mengundur waktu pelaksaan pada Juni, setelah pemungutan suara Pemilu pada Februari 2024.
Kendati demikian, dia menegaskan pihaknya tidak terlibat sama sekali pada ajang Formula E sehingga tidak mengetahui terkait kontrak.
Terlepas adanya dukungan atau tidak yang terpenting pihak pelaksana Formula E bertanggung jawab dengan seluruhnya termasuk tidak memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
“Yang penting tidak memakai APBD titik, kalau pakai APBD saya pasti terlibat,” tegasnya.
Politikus PDIP itu berpesan agar pihak penyelenggara Formula E yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo sebaiknya tak terlalu memaksakan jika menemui banyak kendala.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin menyebutkan ada berbagai pertimbangan yang menjadi garis besar penyelenggaraan kegiatan internasional ini, khususnya tentang efektivitas penyelenggaraan acara dunia di tengah proses demokrasi dalam negeri yang akan berjalan nantinya.
“Kami memahami, bahwa kalender Federasi Otomotif Internasional (FIA) yang ditayangkan tersebut memiliki dampak Global terhadap negara-negara yang terlibat di dalamnya,” kata Iwan.
Sebelumnya, Kota Jakarta tidak masuk dalam kalender Kejuaraan Dunia Formula E ABB FIA musim mendatang karena bersamaan waktunya dengan masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
