Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mempertanyakan siapa pihak yang melemparkan isu jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Ketum Golkar selanjutnya.
Pernyataan ini disampaikan Airlangga menyikapi makin kencangnya isu Jokowi menjadi ketua umum jelang Munsyawarah Nasional (Munas) Golkar pada November 2024.
“Kata siapa? (Jokowi jadi Ketum Golkar)” kata Airlangga singkat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/3/2024).
Selain itu, Airlangga juga mengatakan pihak koalisi pendukung Prabowo-Gibran belum membahas soal wacana Jokowi menjadi pimpinan koalisi besar. “Belum pernah ada pembicaraan,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menyabut baik isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bergabung menjadi kader partai.
Namun Ical tak bisa menjamin Jokowi akan menjadi ketua umum partai, karena Golkar memiliki aturan atau AD/ART mengenai mekanisme pemilihan ketua umum.
Dia menyebut salah satu syarat untuk menjadi ketua umum adalah terdaftar sebagai pengurus DPP Partai Golkar minimal lima tahun atau satu periode.
“Iya, bukan ketua umum, kan ada peraturannya (jadi ketum) masih lima tahun (harus jadi) pengurus (Partai Golkar),” kata Ical di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali seperti dikutip, Sabtu (16/3/2024).
Dia mengatakan Jokowi atau Gibran harus menaati aturan dan prosedur tersebut jika ingin menduduki posisi tertinggi di Golkar. Artinya Jokowi atau Gibran harus melewati proses kaderisasi di internal Golkar.
Namun, Ical juga mengungkap cara lain untuk bisa menjadi ketua umum di Golkar. Salah satunya tokoh tersebut harus mendapatkan dukungan dari seluruh kader di tingkat provinsi.
Syarat ini bertujuan agar nantinya para kader-kader di tingkat provinsi atau pengurus DPD I ini mengusulkan dan menyetujui untuk mengubah AD/ART soal persyaratan calon ketua umum.
“Iya mungkin saja (bisa diubah AD/ART) kalau mau. Kalau (semua) daerah mau, iya (bisa),” ujarnya.
