Tingginya harga beras di Indonesia mendapat sorotan media asing. Panen yang tertunda dan berkurangnya pasokan menyebabkan harga beras premium meroket hingga mencapai rekor tertinggi di Indonesia. Vietnam menyebut apa yang terjadi di Indonesia menjadi peluang.
Media Malaysia, The Star mengungkapkan, harga rata-rata beras di tingkat konsumen mencapai Rp18.000 rupiah per kilogram pada Jumat (23/2.2024) lalu, meningkat 20 persen year-on-year (yoy) dari Rp14.000 rupiah per kilogram yang tercatat tahun lalu. Angka tersebut melebihi pagu harga beras premium yang ditetapkan pemerintah yang berkisar pada Rp13.900 per kilogram untuk wilayah Jawa dan Bali.
Beras premium biasanya memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan beras yang ditetapkan sebagai kualitas menengah. The Star mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan yang menyebutkan, beberapa pedagang tidak dapat memperoleh jumlah yang biasa mereka peroleh dari produsen.
Ia menyarankan pemerintah meningkatkan produksi menjelang Ramadan dan memastikan pupuk bersubsidi tersedia secara luas. “Solusinya adalah dengan melepas saham-saham yang dimiliki pemerintah, perusahaan lokal, dan pabrik ke pasar tradisional, serta mendorong Polri untuk memantau (prosesnya),” kata Reynaldi dalam keterangannya tertulisnya.
Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan harga beras premium pada sepekan sebelumnya, pada 16 Februari, adalah Rp16.270 per kilogram. Tahun lalu, badan tersebut mencatat harga Rp14.990 per kilogram. Harga terus meningkat meskipun pemerintah berupaya membanjiri pasar dengan pasokan beras kualitas menengah, yang diberi label stok stabilisasi, yang diperoleh melalui serangkaian impor pada tahun lalu.
Beras Vietnam Memiliki Peluang Besar
Sementara itu media Vietnam, Vietnam.vn, menyebutkan, Kantor Perdagangan Vietnam di Indonesia menginformasikan bahwa Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menambah kuota impor beras pada pada 2024. Media itu juga menyebutkan bahwa tambahan impor beras Indonesia terpaksa dilakukan melihat kurangnya produksi beras dalam negeri.
Budidaya tanaman padi melambat akibat kekurangan air ditambah dengan dampak fenomena El Nino pada tahun 2024. Indonesia telah mengalami defisit beras selama delapan bulan berturut-turut karena produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi permintaan. Fenomena kelangkaan beras di supermarket juga sudah muncul.
Penasihat Komersial Kantor Perdagangan Vietnam di Indonesia, Pham The Cuong, mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, harga beras di pasar Indonesia meningkat tajam karena kekurangan pasokan yang serius. Pada 2 Februari, Indonesia telah mengalami defisit beras selama delapan bulan berturut-turut karena produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi permintaan. Fenomena kelangkaan beras di supermarket sudah muncul.
Sejauh ini Kementerian Perdagangan RI telah menerbitkan izin impor beras sebanyak 2 juta ton. Izin impor tambahan 1,6 juta ton akan segera diterbitkan setelah menyelesaikan sejumlah prosedur administrasi terkait, sebut Vietnam.vn.
Media ini juga memaparkan harga beras yang melonjak di Indonesia. “Harga eceran beras di pasaran mencapai Rp80.000 (setara US$5,17)/5kg dibandingkan harga pagu yang ditetapkan pemerintah hanya Rp69.500 (setara US$4,45)/5kg,” demikian laporan mereka.
Dengan adanya kekurangan beras yang parah, sementara musim panen raya belum dimulai ditambah dengan memasuki bulan suci Ramadan, maka permintaan dari dalam negeri Indonesia akan meningkat. Masih menurut laporan itu, diperkirakan bahwa Pemerintah Indonesia akan terus membuka penawaran untuk membeli lebih banyak beras dalam waktu dekat. Beras Vietnam mempunyai peluang lebih besar untuk meningkatkan ekspor ke Indonesia.
“Oleh karena itu, Kantor Perdagangan merekomendasikan agar eksportir beras Vietnam perlu memantau dengan cermat informasi pasar dan memanfaatkan peluang untuk mengekspor beras pada bulan-bulan pertama tahun ini ke pasar Indonesia,” kata media tersebut.
Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus melakukan pendalaman lebih lanjut terutama dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan harga beras mahal di pasaran. Anggota KPPU Hilman Pujana di Jakarta, Kamis (29/2/2024), mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai data, informasi, serta temuan dalam diskusi yang telah dilakukan bersama sejumlah kementerian dan lembaga di bidang pangan, serta asosiasi, dan berbagai pelaku usaha besar di komoditas tersebut.
“KPPU akan melakukan pendalaman lebih lanjut terutama untuk identifikasi potensi praktik persaingan usaha tidak sehat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” kata Hilman.
KPPU telah melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan, yakni Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satuan Tugas Pangan Polri, asosiasi, dan berbagai pelaku usaha besar.
“FGD tersebut guna mendalami fenomena volatilitas harga pangan, khususnya beras,” ucap Hilman.
