Anggota Komisi VI DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron mendorong dugaan korupsi perizinan ekspor CPO bisa diungkap sampai tuntas.
“Kita apresiasi Kejagung membongkar kasus mafia minyak goreng ini. Tapi kita minta jangan setengah-setengah. Bongkar sampai ke akar-akarnya, ungkap seluruh pelaku termasuk aktor intelektualnya. Karena, kasus ini dampaknya kepada masyarakat. Di mana berdampak kepada kelangkaan dan mahalnya minyak goreng,” papar Herman kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (21/4/2022).
Selain itu, dirinya mendorong adanya transparansi tata kelola pungutan ekspor sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang nilainya triliunan.
“Ini kita minta BPDP-KS transparan. Ke mana aliran dana pungutan sawit yang dikelola BPDP-KS. Kami mita BPK lakukan audit terhadap BPDP=KS. Menyangkut penerimaan negara bukan pajak, BPK bisa masuk, sesuai UU Perkebunan yang kebetulan saya ketua panjanya saat itu. Ingat, penggunaan dana BPDP-KS harus sesuai undang-undang,” ungkapnya.
Sekedar mengingatkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi pemberian persetujuan ekspor CPO yang menjadi bahan baku utama minyak goreng (migor).
Mereka adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana (IWW); Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian (MP) Tumanggor; Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group, Stanley MA; dan Internal Auditor.
General Manager PT Musim Mas, Togar Sitanggang.
