Banyak kementerian dan lembaga (K/L) harus legowo anggarannya disunat Menteri Keuangan Sri Mulyani, lewat penerapan blokir sementara atau automatic adjustment. Namun, khusus anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan bantuan sosial (bansos), aman.
Dari blokir anggaran K/L yang tertuan dalam Surat Menteri Keuangan bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023, Sri Mulyani mengantongi dana cash Rp50,15 triliun.
Kebijakan ini, merupakan arahan dari Presiden jokowi dengan alasan Joko Widodo (Jokowi) yang alasan geopolitik. “Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan automatic adjustment dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024,” bunyi poin 1 surat tersebut, dikutip Senin (12/2/2024).
Dalam surat itu, Sri Mulyani menentukan bahwa anggaran yang diblokir harus bersumber dari dana rupiah murni. Sementara, kegiatan yang diutamakan untuk diblokir anggarannya bersifat tidak mendesak.
Nah, belanja barang yang bisa diefisienkan atau tidak mendesak, biasanya berasal dari 10 akun belanja barang, yaitu honor (521115 dan 521213), perjalanan dinas (524111, 524113, 524211, dan 524219), paket meeting (524114 dan 524119), belanja barang operasional lainnya (521119), dan belanja barang non operasional lainnya (521219).
Selain itu, anggaran yang bisa diblokir mencakup belanja modal yang bisa ditunda atau diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda. Kegiatan yang saat ini diblokir dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I-2024.
Namun, Sri Mulyani tak sentuh anggaran IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) yang tahun ini ditetapkan Rp40,6 triliun. Demikian pula anggaran bantuan sosial (bansos) 2024 sebesar Rp476,8 triliun.
Sejatinya, Sri Mulyani pernah menerapkan automatic adjustment pada 2023. Kala itu, blokir anggaran K/L menghasilkan penghematan sebesar Rp50,23 triliun. Lagi-lagi keperluannya untuk mengantisipasi geopolitik, melalui prioritas belanja.
