Sebenarnya, kondisi likuiditas perbankan saat ini memiliki ruang yang memadai untuk menyalurkan kredit.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan hal tersebut usai kegiatan Risk & Governance Summit 2023 di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
“Kondisi loan to deposit (LDR) berada di kisaran 83 persen, itu menunjukkan bahwa ruang dari peningkatan alokasi kredit pinjaman masih besar,” kata Mahendra.
Pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang melambat dibanding tahun lalu, katanya terbilang wajar. Tentu mengingat kinerja industri perbankan baru mengalami rebound usai diterpa krisis pandemi COVID-19.
Oleh sebab itu, hal yang perlu menjadi perhatian adalah terjaganya tingkat pertumbuhan kredit dan DPK di level yang hampir sama dengan prapandemi. Menurut dia, itu adalah kondisi yang wajar terutama setelah menghadapi krisis yang besar.
Namun di sisi lain, Mahendra menyoroti perlunya menjaga potensi pertumbuhan kredit di sektor riil. Sebab, kebutuhan kredit, peningkatan investasi, modal kerja, hingga kebutuhan lainnya sangat bergantung dengan kondisi pertumbuhan di sektor riil.
“Selama itu kita jaga, dan kami pahami pemerintah betul-betul ingin menjaga hal tersebut pada sisa tahun ini dan tahun depan, maka momentum itu bisa tetap baik dan tentu memberikan peluang respons kondisi perbankan yang juga sama baiknya,” tutur dia.
Pernyataannya tersebut menyambung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kredit.
Dalam kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu (29/11) malam, Jokowi mendapat keluhan para pengusaha yang kesulitan mencari pendaaan karena peredaran uang lebih banyak masuk ke instrumen surat berharga seperti SBN atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Usai mendapatkan keluhan tersebut, Jokowi menyampaikan ke Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia.
Untuk itu, Jokowi mendesak perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UKM). Perbankan seharusnya lebih fokus mempertebal portofolio di surat berharga negara (SBN), sekuritas rupiah Bank Indonesi (SRBI), atau sekuritas valuta asing Bank Indonesia (SVBI).
“Jangan-jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SBN, atau terlalu banyak untuk membeli SRBI, atau SVBI. Sehingga yang masuk ke sektor riil menjadi berkurang,” ujar Jokowi dalam pertemuan itu.
