Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem, sebenarnya sudah direncanakan pada masa kepemimpinannya di periode ke dua ini. Namun, rencana tersebut terkendala oleh Pandemi COVID-19 yang terjadi selama dua tahun kemarin.
“Ini sebetulnya sudah kita rencanakan di periode yang kedua ini, agar nanti di 2024 itu sudah pada posisi nol kemiskinan ekstrim kita,” jelas Jokowi di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).
Dia mengatakan sudah melakukan kerja maksimal untuk bisa memulihkan kondisi ekonomi. Namun Pandemi COVID-19 kemarin membuat rencana tersebut tertunda dan bahkan menyebabkan masalah baru bagi pemerintah.
“Kita akan kerja keras dan mati-matian, tetapi kita terkendala covid dua setengah tahun. Tapi saya masih meyakini itu di 2024 akan turun drastis, karena (kita memiliki) nama dan alamat, itu ada semuanya,” lanjutnya.
Jokowi mengaku pemerintah sudah menyiapkan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk menangani masalah kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pemerintah mengalokasikan dana bansos yang sangat besar untuk program pengentasan kemiskinan.
“Ini besar sekali, bukan besar, besar sekali. Di atasnya hanya infrastruktur, di bawahnya bantuan sosial. Artinya kalau targetnya itu sudah terlihat sangat mudah untuk menyelesaikan (masalah ini),” imbuh dia.
Namun, tentu hal ini perlu dikonsolidasikan oleh seluruh elemen pemerintahan. “Memang ni perlu kerja yang terkonsolidasi di antara Kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah, semuanya harus bersama-sama. Bukan barang yang sulit, tetapi memang perlu konsolidasi dan perlu waktu,” tutup Jokowi.
PDIP Angkat Tema Kemiskinan di Rakernas III
Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan (PDIP) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III dengan Tema “Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara Negara” di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada 6-8 Juni 2023.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa tema yang diusung pada Rakernas III PDIP sesuai dengan amanat UUD Pasal 34 ayat 1.
“Mengapa Rakernas III ini mengambil Tema ‘Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara Negara’? Karena rakernas ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Lahir Bung Karno pada 6 Juni 1901 dan Putra Sang Fajar terus memberikan inspirasi dan ideologi Pancasila yang digali dari seluruh harapan bangsa Indonesia, khususnya dialog dengan Bung Karno dan Pak Marhaen di Bandung Selatan,” kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Ia juga mengatakan, guna memantapkan pembahasan soal mengentaskan kemiskinan, PDIP akan melibatkan tiga pilar partai yang terdiri atas 128 anggota DPR RI, 464 DPRD provinsi, dan 18 ketua DPRD provinsi.
Kemudian sebanyak 3.232 anggota DRPD kabupaten/kota, 54 persen kepala daerah, dan 1,2 juta pengurus partai di seluruh tingkatan.
“Semua akan mendorong apa yang telah dicanangkan Presiden Jokowi di dalam mengatasi kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 itu dapat betul-betul berpadu. Bapak Presiden Jokowi berasal dari PDIP sehingga platform keberpihakan ‘wong cilik’ akan dijalankan nantinya, di dalam perintah harian Ibu Ketum Megawati terkait dengan hal tersebut,” imbuhnya.
Diana Rizky
