Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak disebar ke dinas-dinas, sehingga tidak memiliki skala prioritas terhadap program pembangunan yang jelas.
“Anggaran diecer-ecer kepada dinas-dinas, semuanya diberi, enggak ada mana yang skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10 persen, semua diberi 10 persen, enggak jelas skala prioritasnya yang mana,” ujar Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Pada kegiatan itu, Jokowi juga berpesan agar program yang dijalankan tepat sasaran dan strategis, sehingga manfaat dari APBN dan APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Contohnya, anggaran pengentasan stunting yang diberikan melalui pusat kesehatan masyakarat (puskesmas) tidak boleh digunakan untuk pembelian pagar puskesmas.
“Anggaran untuk stunting untuk puskesmas, diberikan ke puskesmas jadinya pagar puskesmas. Ada, jangan bilang enggak ada. Ada. Enggak ada hubungannya stunting sama pagar,” kata Jokowi.
Oleh sebab itu Jokowi berharap Musrenbangnas 2024 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini dapat menjadi sekrub penyambung agenda pembangunan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, sehingga agenda tersebut bisa seirama dan tepat sasaran.
