Sebagai bagian uupaya memodernisasi dan mengintegrasikan layanan publik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini Senin (27/5/2024) secara resmi meluncurkan super aplikasi pemerintah, INA Digital. Peluncuran ini diadakan di Istana Negara, Jakarta, menandai langkah besar pemerintah dalam mengkonsolidasikan ribuan aplikasi layanan dari berbagai instansi.
Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan bahwa Perum Peruri ditunjuk sebagai Govtech Indonesia untuk memimpin integrasi sistem pelayanan digital pemerintahan. “Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tetapi enggak apa-apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap,” ujar Jokowi.
Presiden menekankan masalah yang dihadapi selama ini yaitu ketidakterintegrasi digitalisasi layanan publik.
“Ada sekitar 27 ribu aplikasi yang dibuat oleh instansi pemerintah pusat dan daerah,” ungkapnya. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan memiliki sekitar 400 aplikasi yang kini perlu disederhanakan melalui INA Digital.
Jokowi juga menginstruksikan untuk menghentikan pembuatan aplikasi baru.
“Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop!” tegasnya.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, INA Digital pada tahap awal akan menyediakan sembilan jenis pelayanan publik. Layanan tersebut meliputi administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian, termasuk pengurusan SIM, STNK, paspor, dan BPJS Kesehatan.
“Ke depan, masyarakat hanya perlu satu login dan mengisi data untuk mengakses berbagai layanan dalam satu portal dengan data pribadi yang aman tanpa perlu fotokopi KTP,” jelas Anas.
Peluncuran INA Digital ini diharapkan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik, sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya pemerintah dengan mengurangi redundansi aplikasi.
