Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rachman Arief Dienaputra menjelaskan strategi mencegah penyelewengan uang negara dalam proyek.
“Di berlakukannya penertiban pemenuhan persyaratan sertifikasi ini sebagai fraud kontrol dan stranas bagian pencegahan korupsi dan 9 dari strategi pencegahan penyimpangan pengadaan barang dan jasa,” kata Rachman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengam Komisi V DPR, Jakarta, Selasa (20/6/23).
Dia pun menjelaskan manfaat digitalisasi efektif memperbaiki tata kelola usaha jasa konstruksi. Terjadi penurunan jumlah badan usaha jasa konstruksi. Penyebab adanya penurunan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan dalam UU 2/2017 dan PP 5/2021.
Guna mendukung pengadaan barang dan jasa dalam negeri, kata dia, digalakkan penggunaan e-katalog, ataupun e-purchasing. Media digital bisa dimanfaatkan sebagai sarana yang ampuh dalam mendukung proses pengadaan barang dan jasa.
“Penggunaan data digital adalah suatu keniscayaan yang harus kita terus kembangkan untuk mencoba meng-clearkan proses pengadaan barang dan jasa,” kata Rachman.
Ke depan, dia mengharapkan, digitalisasi akan semakin digencarkan. Agar masyarakat Indonesia bisa lebih melihat dan menggunakan jasa ataupun barang dari dalam negeri. Sehingga menambah pemasukan anggaran bagi Kementerian PUPR.
Terkait tenaga kerja di bidang konstruksi, dia mengatakan, Kementerian PUPR mengutamakan kualitas kerja dari perusahaan kontraktor dalam menjalankan sebuah proyek infrastruktur. “Kesepakatan bahwa kontraktor lokal akan digunakan selama dia berkualitas dan concern terhadap mutunya,” ucapnya.
Hingga 2023, kata dia, sebanyak 88 paket proyek infrastruktur IKN disiapkan dengan nilai Rp8,46 triliun. Rinciannya, sebesar 25 persen sudah terkontrak atau 22 paket proyek dengan besaran Rp2,68 triliun.
Dan, sebanyak 40 paket atau setara 45,5 persen, telah dilakukan tender senilai Rp1,64 triliun. Sisanya yang 29,5 persen atau setara 26 paket, belum masuk tender dengan nilai Rp4,14 triliun.
