Keberadaan bagan tancap di perairan Dadap, Teluk Jakarta cukup mengganggu ekosistem laut. Diduga bagan tersebut tak berizin dan dipasang di area terlarang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Juru Bicara (Jubir) Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Muryadi menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah melakukan penertiban segala bentuk aktivitas yang mengganggu ataubahkan merusak ekosistem laut.
“KKP akan segera melakukan penertiban. Kami akan kolaborasi dengan intansi terkait,” kata Wahyu, Jakarta, Rabu (27/3/2024).
Asal tahu saja, pembuatan bagan tancap, sangat berdampak negatif bagi kelestarian ekosistem laut. Karena, menggunakan jaring lubang kecil, posisi bagan tancap berada di dekat pantai dan karang yang mengancam ekosistem laut. Karena ikan-ikan kecil banyak yang tertangkap serta berpengaruh terhadap hasil penangkapan ikan dari nelayan tradisional.
Sasaran penertiban bagan tancap adalah bagan yang beroperasi atau didirikan di zona di bawah 4 mil laut. Karena, wilayah itu merupakan zona tangkapan tradisional. Selain untuk melidungi nelayan, ada sejumlah alasan yang mendasarinya.
Bagan tancap di Perairan Dadap diduga kuat tak berizin dan bukan area yang direkomendasikan untuk mendirikan bagan. Bahwa, setiap pemanfaatan laut harus mengurus izin terkait pemanfaatan ruang laut.
Seharusnya, KKP menertibkan keberadaan bagan ikan illegal tersebut. Keberadaannya juga mengganggu budidaya kerang hijau yang memicu pencemaran serta mengancam kelestarian laut. Apalagi, ditemukan kandungan logam berat berupa merkuri dan senyawa kimia berbahaya di Teluk Jakarta.
Bagan tancap ini, merupakan alat tangkap menetap sehingga mengganggu cukup jalur pelayaran. Dan, sisa-sisa bambu dari bagan tancap yang roboh, berpotensi merusak jaring serta menumpuknya sampah.
Selain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Banten, serta instansi terkait lingkungan hidup, perikanan dan nelayan, perhubungan laut, pengelola pelabuhan, harus bersinergi untuk menuntaskan masalah ini.
