Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tak terlalu menanggapi serius soal istilah ‘Pak Lurah’ yang disinggung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8/2023).
“Kalau ada, ya, barangkali perumpamaan semua peraturan harus atas persetujuan ‘Pak Lurah’ saya pikir hanya sebagai sebuah jokes saja, ada sense of humor bagus juga di negeri ini, ya, kan?” kata Paloh usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Paloh mengaku dirinya mengikuti dinamika perkembangan di tengah masyarakat dan tidak ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi. “Mengikuti seluruh perkembangan dinamika yang ada di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan kita, tidak ada hal yang luar biasa juga, ya,” ucap Paloh.
Ia juga turut merespons pidato Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyebut bahwa selayaknya pemimpin partai politik dan tokoh bangsa di Tanah Air ikut bertanggung jawab dalam mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan nasional.
Sehingga, siapa pun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia pada Pilpres 2024 wajib didukung untuk menjalankan misi Indonesia Maju.
Menurut Paloh, sudah sepatutnya dukungan diberikan kepada Presiden Jokowi hingga akhir masa kepemimpinannya pada 2024 mendatang. Namun, dia mengingatkan bahwa dukungan yang diberikan Jokowi kepada figur tertentu, setelah berakhirnya masa kepemimpinannya, sifatnya personal.
“Saya pikir dalam proses sampai akhir masa jabatan beliau itu wajiblah, bagus, ya, dukungannya kan itu. Kalau dukungan lain setelah selesai masa jabatan beliau, itu dukungan personal, ya, yang bisa saja berkelanjutan,” kata Surya Paloh.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi curhat colongan alias curcol saat menyampaikan pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI. Jokowi mengaku dirinya sering dijadikan tameng untuk kepentingan politik jelang Pilpres 2024.
Mulanya Jokowi berbicara soal mulai menghangatnya situasi terkini karena telah memasuki tahun politik jelang pemilu. “Setiap ditanya soal siapa capres, cawapresnya, jawabannya ‘Belum ada arahan (dari) Pak Lurah’,” kata Jokowi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).
Dia pun sempat berpikir siapa yang dimaksud dengan sebutan “Pak Lurah” tersebut. Belakang Jokowi paham bahwa sebutan itu merupakan kode yang merujuk pada dirinya. Ia menegaskan hal tersebut keliru, karena dirinya merupakan Presiden RI.
Jokowi menegaskan, penentuan capres dan cawapres bukan merupakan kewenangan dirinya. “Saya ini bukan ketua umum parpol, bukan juga koalisi partai, dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol,” tegasnya.
Ditya Nabila Afrisa
