Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak memahami fungsi lembaganya dalam kontestasi politik, menyusul ketertarikan ingin terlibat dalam kegiatan adu gagasan tiga bakal calon presiden 2024 di Universitas Indonesia.
“Permintaan Bawaslu ini sangat mengkhawatirkan, undangan debat atau uji gagasan pada tokoh potensial terusung di pilpres bukanlah masalah politis praktis,” ujar Dedi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Menurut Dedi, sekalipun Bawaslu ingin ikut terlibat dalam acara yang mengundang tiga kandidat bacapres, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo itu hanya sebatas bentuk pengawasan saja.
“Mereka tetap bisa datang dan terlibat sebagai pengawas atau pendengar dalam kegiatan itu. Sehingga permintaan dilibatkan dalam kerja panitia, jelas itu berlebihan dan bisa turunkan wibawa Bawaslu,” kata Dedi.
Ia menjelaskan bahwa ketidakikutsertaan Bawaslu dalam kegiatan debat capres di kampus bukan lah menjadi sebuah masalah.
“Karena jika mereka terlibat, apa fungsi keterlibatan itu? Tentu tidak ada. Sehingga memang sudah benar jika Bawaslu tidak dilibatkan,” tuturnya.
Sebelumnya, Bawaslu RI meminta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) melibatkan lembaganya dalam rencana kegiatan adu gagasan tiga bakal capres 2024 di kampus.
Bawaslu berharap agar BEM UI melakukan koordinasi dengan lembaganya dalam kegiatan yang berkaitan dengan kampanye dan pemilu.
“Tidak ada keharusan karena belum masuk kampanye, tetapi untuk fungsi koordinasi sebaiknya disampaikan juga ke Bawaslu untuk kepentingan pengawasan karena posisinya lagi di dalam tahapan pemilu,” kata Anggota Bawaslu, Puadi kepada wartawan, Kamis (24/8/2023)
Syahidan
