Ekspektasi para ekonom dan pemerintah terkait lambungan inflasi di atas 6% lantaran kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tak terbukti. Namun, satu hal yang pasti, kebijakan itu jadi derita bagi rakyat jelata alias wong cilik.
Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata mengatakan, dampak kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kenaikan inflasi.
“Inflasi secara bulanan berhasil diredam hingga November,” katanya kepada Inilah.com di Jakarta, baru-baru ini.
Selain bulanan, inflas year to date (Januari-November) juga cukup terjaga di kisaran 5,4% dan secara tahunan di kisaran 4,7-4,8%. “Ini lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Pengamat mengatakan di atas 6 persen, pemerintah juga di atas 6 persen. Akan tetapi, kondisi inflasi hingga akhir 2022 ini akan di bawah 5,5%,” ujarnya.
Pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi mulai Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB. Harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800, dan Pertamax (non-subsidi) naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Pemerintah sudah mengkalkulasi dampaknya kepada masyarakat dengan melindungi mereka dari gejolak harga minyak dunia yang mendongkrak subsidi BBM. Kompensasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) pun meluncur sebanyak tiga kali lipat. Angkanya naik dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.
Pemerintah beralasan, kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran subsidinya selama ini tidak tepat sasaran. “Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemiliki mobil-mobil pribadi,” kata Jokowi, dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).
Pada bulan di mana harga BBM dinaikkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi September 2022 sebesar 1,17%. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–September) 2022 sebesar 4,84 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 5,95%.
Pada Oktober 2022, harga-harga justru mengalami deflasi 0,11% (secara bulanan) dan tingkat inflasi year to date sebesar 4,73% dan 5,71% (secara tahunan). Begitu juga dengan inflasi Nvember 2022 di level 0,09% (secara bulanan), 4,82% (year to date) dan 5,42% (secara tahunan).
Terkendalinya inflasi BBM ditengarai lantaran pemerintah memberikan bantuan ongkos logistik atau transportasi. Harga barang kebutuhan pokok pun tak ikut terkerek naik seiring kenaikan harga BBM. Untuk ini pemerintah mengalokasikan 2% dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang berasal dari APBN.
Alokasi itu merupakan program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan bantuan sektor transportasi, yang antara lain mencakup angkutan umum, ojek, nelayan, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Itu juga melengkapi pengalihan subsidi dan kompensasi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai yang dialokasikan sebesar Rp24,17 triliun.
Terkendalinya inflasi juga tak lepas dari peran Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Mendag terus berupaya memastikan harga barang-barang kebutuhan pokok alias bapok terus stabil.
Di bawah komando Zulhas, sapaan akrabnya, Kemendag berjuang mengendalikan inflasi pangan dengan mengawasi dan mengantisipasi gejolak harga dengan operasi pasar. Zulhas juga terus memastikan subsidi angkutan berjalan terutama di daerah yang harga bapoknya naik lebih dari 5%.
Terkendalinya inflasi juga tidak terlepas dari peran para pengusaha. “Artinya, banyak perusahaan yang belum sepenuhnya mentransmisikan harga barang input mereka kepada konsumen. Mereka masih khawatir dengan daya beli masyarakat,” kata Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual.
Sebelum kenaikan harga BBM, inflasi pangan diperkirakan melambung hingga 15% jika pemerintah menaikkan harga Pertalite jadi Rp10 ribu per liter. Proyeksi ini mencuat lantaran pada Juli 2022, BI sudah melaporkan inflasi pangan di level 11,5%.
“Orang-orang yang hidup di garis kemiskinan dan di bawahnya, merupakan pihak yang paling menderita,” kata Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.
Sebab, proporsi makanan (bukan nilainya) terhadap total pengeluaran kelas menengah-bawah jauh lebih tinggi dibandingkan kelas menengah-atas atau orang kaya. Begitu juga dengan konsumsi BBM terhadap total konsumsi mereka.
“Daya beli bagi orang bawah adalah daya beli untuk survive (bertahan hidup). Jadi, itu yang kebutuhan dasar sebenarnya yang secara standar seharusnya itu sudah terpenuhi,” kata Faisal kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (2/9/2022).
Saat inflasi pangan mencapai 11,5%, rakyat jelata atau wong cilik yang paling banyak terdampak.
Bagi orang miskin, lanjut Faisal, walaupun mengisi bensin untuk motor, porsinya sangat besar dibandingkan dengan income mereka. “Ini karena income mereka kecil,” ucapnya.
Sejauh ini, batas garis kemiskinan di Indonesia adalah mereka yang memiliki pendapatan Rp480-an ribu per orang per bulan. “Kalau di bawah ini, di bawah garis kemiskinan,” tuturnya.
Pada Maret 2022, ambang batas garis kemiskinan tersebut meningkat sebesar 4% menjadi Rp505.469 dari sebelumnya Rp486.168 pada September 2021.
Dengan inflasi pangan 15%, lanjut Faisal, porsi untuk makan Rp300 ribu per bulan dari pendapatan Rp480 ribu. “Lalu, itu dikali 15% yang berarti pengeluaran orang miskin harus meningkat dari Rp300 ribu menjadi Rp345 ribu per bulan per orang,” tuturnya.
Dengan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, mereka masih bisa makan tapi harus benar-benar menghemat baik dari sisi frekuensi dan jumlah maupun jenis menu makanan. “Misalnya, beli daging ayam biasanya sebulan sekali. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Makan tempe saja atau tahu terus,” imbuhnya.
Untuk dua bulan pertama pascakenaikan harga BBM, kelompok wong cilik ini mungkin tertolong oleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga yang diberikan dua tahap. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp12,4 triliun kepada 20,65 juta kelompok penerima.
Proyeksi inflasi termasuk inflasi pangan dari para ekonom dan pemerintah boleh saja meleset. Namun yang tidak akan meleset adalah derita wong cilik setelah BLT yang mereka terima habis.
