Soal utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) bikin miris kalangan ekonom. Dalam setahun (November 2021-November 2022), bertambah Rp841,01 triliun, menjadi Rp7.554,2 triliun. Atau, rata-rata bertambah Rp70,1 per bulan. Kalau utang bertambah terus, angkanya besar, ya belum aman.
Atas besaran utang Rp7.554,2 triliun pada November 2022, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, jangan hanya bilang masih aman.
Ya, memang tidak kalau Sri Mulyani berpatokan kepada rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang saat ini, masih jauh dari ambang batas 60 persen, sesuai undang-undang.
Rupanya, Tauhid mengingatkan, ancaman utang bakal menggerogoti perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Jadi, bukan sekedar rasio utang terhadap PDB yang selalu dibilang pejabat Lapangan Banteng, sebutan untuk Kemenkeu, masih aman. “Tren-nya utang naik tiap tahun. Itu yang seharusnya menjadi catatan Kemenkeu,” ungkapnya di Jakarta, Minggu (25/12/2022).
Maksud Tauhid, ada benarnya. Jujur saja, utang pemerintahan Jokowi, naiknya signifikan tiap tahun. Menunjukkan betapa agresifnya era Jokowi mereguk utang. Pada November 2020, utang pemerintah tercatat Rp5.910,64 triliun. Setahun berikutnya (November 2021), bertambah Rp802,6 triliun, menjadi Rp6.713,24 triliun. Selanjutnya pada November 2022 naik Rp841,01 triliun menjadi Rp7.554,25 triliun.
Mari kita bandingkan dengan era Presiden SBY yang menjabat dua periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014. Ambil contoh penambahan utang pada 2007-2008 dan 2012-2013. Pada 2007, jumlah utang negara Rp1.389, 41 triliun. Setahun kemudian bertambah Rp247,33 triliun menjadi Rp1.636,74 triliun. Sedangkan pada 2012, utang pemerintah mencapai Rp 1.977,71 triliun. Setahun kemudian bertambah Rp397,79 triliun, menjadi Rp 2.375,50 triliun. Kenaikan utang ebih gede era Jokowi, kan.
Oh, iya kembali ke rasio utang terhadap PDB. Tauhid menghitung, pada November 2022, angkanya mencapai 38,65 persen. “Posisinya dikatakan masih aman ya. Tapi, risikonya terus bertambah dari sebelumnya. Tadinya (rasio utang) 37 persen, sekarang terus naik mendekati 40 persen. Artinya, risikonya bertambah,” terang Tauhid.
Mungkin tak banyak yang tahu, berapakah rasio utang terhadap PDB saat krisis 1998? Ternyata tak perlu menunggu sampai 60 persen. Kala itu, rasio utang terhadap PDB, tembus 58 persen. Melejit 20 poin ketimbang tahun sebelumnya sebesar 38 persen. Pada 2000, rasio utang terhadap PDB lebih parah lagi, menembus 89 persen. Namun pada 2012 terjun bebas ke level 23 persen. Kini naik lagi mendekati 40 persen.
Tauhid juga mengingatkan pemerintah agar mewaspadai potensi laju pertumbuhan utang melebihi pertumbuhan ekonomi. Khususnya pada tahun depan, ekonomi diprediksi bakal mengalami perlambatan yang serius. Jangan sampai pemerintah serampangan menambah utang.
Selanjutnya, dia memprediksikan 3 perkembangan ekonomi yang berdampak negatif terhadap utang luar negeri Indonesia pada 2023. Pertama, The Fed kemungkinan akan melanjutkan kenaikan suku bunga acuan (Fed Fund Rate/FFR).
Dampaknya kepada Indonesia, Bank Indonesia (BI) berpeluang memperbesar suku bunga acuan (BI 7 Day Reserve Repo Rate/BI7DRRR). Alhasil, suku bunga atau yield surat berharga negara (SBN) ikut tinggi. Karena SBN sama dengan utang, maka potensi menggunungnya utang besar sekali.
Kedua, kenaikan FFR adalah melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS. Dengan kata lain, dolar AS semakin mahal. Berdampak kepada naiknya utang luar negeri pemerintah yang bernilaikan dolar AS.
Saat ini, komposisi SBN lebih dominan surat utang berdenominasi rupiah ketimbang valas (valuta asing). Akan tetapi, beban dari 15 persen SBN valas akan meningkat ketika rupiah terdepresiasi.
Dampak ketiga, risiko tingkat kematangan utang (maturity) dari utang yang segera jatuh tempo. Pembayaran bunga dan pokok utang dalam kondisi saat ini dapat menjadi beban. Per tahun, pemerintah siapkan
Gali Lubang Tutup Jurang
Begawan ekonomi Dr Rizal Ramli pernah menyarankan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk belajar dari krisis ekonomi yang melanda Sri Langka. Pada akhir 2021, Sri Langka menyatakan gagal bayar utang alias default.
Sri Langka mengalami gagal bayar utang luar negeri yang angkanya jauh di bawah Indonesia, atau hanya Rp700 triliun. Akhir November 2022, perekonomian Sri Langka terus memburuk. Angka inflasi menembus 50 persen, cadangan devisa turun hingga tersisa US$1,6 miliar atau sekitar Rp24 triliun (kurs Rp15.000/US$). Hanya cukup untuk membayar impor selama beberapa minggu. Dan, China termasuk negara pemberi utang ke Sri Langka terbesar, angkanya melampaui US$5 miliar (Rp75 triliun)
Tak main-main, masih kata Bang RR, sapaan akrab Rizal Ramli, Indonesia di bawah Jokowi harus sediakan dana super jumbo untuk membayar cicilan pokok utang Rp400 triliun, ditambah bunga Rp405 triliun. Sehingga total jenderalnya Rp805 triliun. “Untuk bayar bunganya aja masih pinjam. Ini polanya bukan gali lobang tutup lobang, tetapi gali lobang tutup jurang. Karena utangnya sudah gede sekali,” ujar Bang RR di Jakarta, Selasa malam (12/7/2022).
Per akhir 2021, utang luar negeri Sri Lanka mencapai US$50,72 miliar (Rp 732 triliun), atau mencapai 60,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai tersebut termasuk kewajiban pembayaran utang Sri Lanka ke China yang mencapai hampir US$ 2 miliar.
Dia merasa heran jika ada yang membandingkan utang Indonesia dengan Amerika Serikat hingga Jepang, seolah-olah utang Indonesia, berkategori masih aman.
“Itu perbandingan super ngawur. Karena AS bisa nyetak dolar berapa aja, karena dia super power. Begitu hegemoni super power-nya sudah enggak ada ya kolaps. Jepang beda, sebagian besar utangnya dalam negeri, net asset dia yang menghasilkan devisa banyak sekali, kalau kita (Indonesia) negatif,” tegasnya.
Bang RR berbagi pengalaman ketika memprediksikan perekonomian nasional pada 1997. Dirinya sempat dihakimi dan dibantah habis-habiskan oleh pihak Bank Indonesia (BI). Namun nyatanya, dan sejarah mencatat Indonesia kolaps pada 1998, terjadi krisis moneter hingga orde baru tumbang.
“Indonesia aman begini-begitu, nyatanya rontok, analisa kita yang bener. Apa dampaknya buat rakyat? Untuk membayar itu harus diterbitkan Surat Utang Negara (SUN) dengan yeld 6,5 persen. Akibatnya apa? Akibatnya uang yang berlebih disedot oleh negara,” tandasnya.
Berikut sejumlah catatan Inilah.com, terkait pandangan sejumlah ekonom, Sri Mulyani dan IMF terkait utang.
20 Juni 2022
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, posisi utang pemerintah masih berada di level aman. Terutama menyangkut penerimaan yang meningkat, akibat lonjakan harga komoditas global.
Posisi utang pemerintah pada April 2022 tercatat sebesar Rp7.040,32 triliun, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 39,9 persen. “Dengan penerimaan kuat yang kita nikmati karena commodity boom, rasio utang kita terhadap PDB sebenarnya sekarang turun menjadi 38 persen dari PDB,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menerangkan, banyak negara di dunia, terus meningkatkan utang dalam jumlah signifikan, karena tidak memiliki pilihan lain. Terutama untuk pembiayaan penanganan dampak pandemi COVID-19, yang berdampak kepada terhentinya kegiatan perekonomian.
24 Juli 2022
Ekonom senior UI, Faisal Basri mengkritisi persepsi pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menanggap utang pemerintah saat ini, aman, aman dan makan.
Apalagi kalau ada pejabat Kemenkeu yang membandingkan utang Indonesia yang lebih rendah ketimbang negara maju sekelas Jepang. Menurutnya, membandingkan utang Indonesia dengan Jepang, jelas tidak make sense alias apple to apple.
“Pemerintah Indonesia ini kan punya utang yang terus meningkat, tapi pemerintah bilangnya itu kecil, aman. Kemudian bandingkan sama Jepang. Nah, Jepang itu utangnya 215 persen dari PDB. Sedangkan Indonesia cuma 29 persen. Tapi jangan lupa, Jepang juga ngasih pinjam ke Amerika. Jadi dia ada debitur dan kreditur,” kata Faisal, dalam sebuah tayangan video yang beredar di media sosial (mendsos).
Selain itu, kata Faisal, bunga utang Indonesia jauh lebih tinggi ketimbang utang Jepang yang bunganya kurang dari 1 persen. “Kemudian, Jepang utangnya itu 90 persen kepada rakyatnya sendiri. Jadi, kalau bayar bunga uangnya ngga lari, Indonesia tertinggi di dunia utangnya dipegang asing. Jadi jangan menyesatkan juga dong, seolah-olah Indonesia utangnya enggak ada apa-apa gitu,” jelasnya.
Indonesia, kata Faisal, berutang tinggi karena pengeluaran meningkat sementara pendapatannya turun dengan tax rasio dalam 5 tahun. Dan, utang Indonesia menjadi salah satu negara yang mengkhawatirkan. Namun demikian, baru-baru ini utang pemerintah Indonesia kepada negara-negara luar atau ULN dilaporkan menurun.
9 Oktober 2022
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak tertarik meladeni julukannya sebagai ratu utang. Dia lebih tertarik untuk berdebat soal substansi yang berbasiskan data.
“Membahas interpretasi data, itu debat yang menyenangkan banget. Karena debat yang tidak menyenangkan itu, cuma bilang, ah kamu bego. Ah kamu kadrun, ah kamu cebong. Oh, Sri Mulyani ratu utang. Kayak gitu-gitu bukan debat, tetapi stigma,” ujar Sri Mulyani.
Pernyataan ini seolah menjawab tantangan mantan Menko Ekuin era Gus Dur, Rizal Ramli yang menantangnya debat. Selain itu, Rizal Ramli sempat menjuluki Sri Mulyani sebagai ratu utang lewat akun Twitter @RamliRizal pada 17 Mei 2019. “Utang Pemerintah Setahun Naik Rp 347T. Nyaris Rp1 Triliun per hari!. Kok prestasi tertinggi ngutang? Wong Menkeu “Ratu Utang” dipuja2 kreditor karena berikan bunga tertinggi di ASEAN,” cuit Rizal Ramli.
19 Oktober 2022
Dana momneter internasional atau Interntional Monetary Funf (IMF), menyatakan 69 negara miskin telah dan akan mengalami gagal bayar utang. Sebanyak delapan diantaranya sudah dinyatakan gagal bayar utang, alias default. Sementara, 29 negara terancam tidak sanggup membayar kewajibannya. Delapan negara yang dimaksud adalah: Chad, Republik Kongo, Grenada, Mozambik, Sao Tome dan Principe, Somalia, Sudan, dan Zimbabwe.
Sedangkan 29 negara yang berpteonsi menyusul 8 negara berstatus default itu, yakni: Afghanistan, Burundi, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Comoros, Djibouti, Dominika, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Laos, Mali, Maldives, Kepulauan Marshall, Mauritania, Micronesia, Papua Nugini, Samoa, Sierra Leone, Sudan Selatan, St Vincent dan the Grenadines, Tajikistan, Tonga, Tuvalu, Zambia.
1 Desember 2022
Menkeu Sri Mulyani sebut, utang pemerintah masih aman. Risiko utang pemerintah terkendali, keberlanjutan fiskal jangka menengah terjaga. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan utang pemerintah per Oktober 2022, mencapai Rp7.496,7 triliun. “Utang Indonesia masih aman, tapi tetap harus dikelola secara prudent, teliti, dan kompetensi,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari YouTube Kemenkeu RI.
Nilai utang sebesar itu, setara 38,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Atau lebih rendah ketimbang periode serupa tahun lalu yang sebesar 39,69 persen. Namun bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, utang pemerintah pada Oktober 2022, naik dari posisi Rp7.420,47 triliun per September 2022.
