Pemerintah Indonesia mendapat pinjaman senilai USD 500 juta atau setara dengan Rp7,75 triliun dengan kurs rupiah Rp15.500 per USD, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Utang baru pemerintah ini, karena Indonesia mengikuti program dari Asian Development Bank (ADB). Artinya kedua pihak menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai USD 500 juta. Utang baru ini untuk memperkokoh sumber daya manusia dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Reformasi Pengembangan SDM
Pinjaman ini merupakan yang kedua dari tiga subprogram di bawah ‘Program Peningkatan Produktivitas Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia (Boosting Productivity through Human Capital Development Program)’ sebagai kelanjutan dari keberhasilan subprogram pertama yang disetujui pada 2021.
“Program ini adalah komitmen ADB untuk meneruskan kerja sama erat jangka panjang dengan Pemerintah Indonesia guna membantu membangun sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang tangguh dan responsif agar dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan,” demikian mengutip Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga dari siaran pers, Rabu (15/11/2023).
Dia menjelaskan salah satu prioritas ADB dalam membantu anggota negara berkembang, adalah mengembalikan pembangunan manusia dan produktivitas akibat pandemi covid-19.
Dengan program peningkatan produktivitas SDM ini, mendorong reformasi di bidang pendidikan, pengembangan keterampilan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Reformasi tersebut yakni membantu memperkuat kebijakan pembiayaan dan pemantauan pelaksanaan program ADB.
Pusat-pusat tersebut akan melokalkan SDGs lebih lanjut melalui penelitian dan pendidikan, penjangkauan, dan saran kebijakan.
Pemerintah telah memberikan transfer fiskal berbasis kinerja kepada berbagai unit pemerintah daerah sebagai insentif bagi pencapaian SDGs.
Pemerintah menerapkan program pengembangan keterampilan yang responsif terhadap pasar bagi kaum muda dan dewasa yang menganggur. Caranya dengan meningkatkan pencapaian pendidikan, peningkatan keterampilan, dan pelatihan ulang keterampilan.
Hal ini termasuk JobStart dan Kartu Prakerja untuk program pengembangan keterampilan guna memberikan pelatihan yang responsif terhadap pasar kepada kaum muda dan dewasa yang menganggur.
Saat ini, lebih dari 30 ribu orang guru yang mayoritasnya adalah perempuan. Mereka dilatih sebagai ‘pemimpin pembelajaran’, yaitu bagian dari program Guru Penggerak. Sementara 2,9 juta guru diberi akses ke platform digital guru penggerak yang memberikan sumber daya belajar mengajar melalui ponsel pintar, laptop, dan komputer desktop.
