Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap tindakan intimidasi yang diterima istri Menteri PAN-RB Azwar Anas, yakni Ipuk Fiestiandani selaku Bupati Banyuwangi. Hal tersebut dibeberkan Hasto ketika disinggung soal isu hak angket.
“Secara hukum begitu banyak intimidasi yang dilakukan bahkan hal yang mengejutkan ketika lebaran kami menerima laporan dari pak Abdullah Azwar Anas bagaimana Bupati Banyuwangi, ibu-ibu yang notabene adalah istri beliau itu juga diintimidasi,” kata Hasto, Rabu (17/4/2024).
Hasto menyebut Ipuk diperiksa selama 6 jam di kantor polisi. Namun, ia tidak membeberkan latar belakang pemeriksaan tersebut.
“Dan ketika diperiksa itu diawali dengan cerita ini politik sehingga hukum telah dilemahkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Hasto mengatakan pengajuan hak angket DPR RI baru dapat dilakukan melalui kesadaran bersama dari berbagai pihak, bukan hanya PDIP. Karenanya, ia menyinggung urgensi terwujudnya hak angket di tengah masalah geopolitik yang sangat serius.
“Ketika kita dihadapkan pada masalah ekonomi masalah politik lalu pemilu yang seharusnya kredibel menjadi tidak kredibel, maka hak angket menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan,” kata Hasto.
Hasto menilai masalah geopolitik dunia memiliki peran besar terhadap kegentingan pengajuan hak angket. Menurutnya, momen ini menjadi cerminan bagaimana seorang pemimpin negara, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi), menunjukkan kapabilitasnya untuk menjaga kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.
“Ketegangan akibat serangan balasan Iran terhadap Israel itu menciptakan krisis geopolitik yang baru. Kalau persoalan perang Rusia-Ukraina saja menciptakan krisis pangan krisis energi, maka sekarang dampaknya sangat kuat di Indonesia. Melemahnya rupiah hingga ke level yang mengkhawatirkan, kemudian beban utang kita yang begitu besar, dan juga terkait dengan ketidakpastian hukum akibat pemilu yang tidak kredibel yang menyentuh hal yang paling fundamental tentang kredibilitas pemimpin nasional kita,” ujarnya.
