Charta Politika Indonesia merilis survei terbarunya, terkait pandangan publik atas kepantasan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Hasilnya, lebih dari 40 persen responden menilai putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak pantas jadi cawapres.
“Kita tanya lebih lanjut kepantasan Gibran Rakabuming menjadi cawapres 48,9 persen menyatakan tidak pantas dan 38,2 persen menilai pantas,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya dalam rilis survei bertajuk ‘Peta Elektoral Pasca Putusan MK dan Pendaftaran Capres-Cawapres’ secara virtual, di Jakarta, Senin (6/11/2023).
Bahkan saat para responden ditanya lebih lanjut mengenai alasan Gibran tak pantas menjadi cawapres, Yunarto mengungkapkan sebanyak 55,4 persen menilai karena Wali Kota Solo ini masih terlalu muda dan minim pengalaman menjadi pejabat publik.
“26,7 persen menilai majunya Gibran sebagai cawapres, merupakan praktik politik dinasti yang sedang dilakukan Presiden Jokowi, lalu 12,4 persen menyatakan bahwa majunya Gibran sebagai cawapres, merupakan bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi,” tutur dia.
Sedangkan 3,2 persen menyatakan bahwa Gibran orang yang ambisius dan tidak punya loyalitas terhadap parpol atau organisasi, dalam hal ini, tutur Yunarto, terkait dengan labelisasi pengkhianat dari PDIP.
“Karena penilaian terhadap kurangnya pengalaman Gibra, bentuk politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan itu ternyata jauh lebih besar, dibandingkan framing seakan-akan putusan MK hanya dari kelompok sakit hati atau PDIP saja yang merasa ditinggalkan,” ucap dia.
Survei ini digelar pada 26 hingga 31 Oktober 2023 dengan melibatkan 2.400 responden. Para responden dipilih secara acak atau multistage random sampling di 38 provinsi. Metode survei dilakukan wawancara secara tatap muka. Adapun margin of error survei +/- 2 persen dengan tingkat kepercayaan survei 95 persen.
