Di tengah berita hangat mengenai rencana YouTube untuk memperkenalkan layanan e-commerce di Indonesia, Managing Director Google Indonesia, Randy Jusuf, memberikan pernyataan yang memberikan gambaran terkini posisi perusahaan. Dalam pertemuan di kantor Google Indonesia di Jakarta, Randy mengungkapkan bahwa saat ini perusahaan masih dalam fase menganalisis regulasi terbaru yang berkaitan dengan perdagangan elektronik.
Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023, yang diumumkan di akhir Oktober, telah mengubah landskap perdagangan digital di Indonesia.
“Aturan dari Kemendag ini cukup baru, dan kami harus benar-benar memahami setiap detailnya sebelum membuat keputusan lebih lanjut,” kata Randy Jusuf kepada para jurnalis.
Mengenai potensi YouTube merambah fitur berbelanja daring yang telah tersedia di 80 negara lain, termasuk beberapa tetangga dekat Indonesia.
“Untuk sekarang, kami belum memiliki rencana untuk menambahkan fitur belanja di YouTube,” tegasnya.
Komentar ini menambah konteks pada diskusi yang telah dimulai oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, yang sebelumnya menyatakan bahwa meskipun platform media sosial boleh menghadirkan layanan e-commerce, izin operasional untuk kedua layanan tersebut harus dipisahkan. Menurut Budi, pendekatan ini akan membuka peluang bisnis namun tetap memastikan kejelasan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Google Indonesia sepertinya mengambil pendekatan hati-hati dalam menghadapi regulasi ini, yang menunjukkan kompleksitas yang meningkat dalam pengaturan e-commerce di negara ini. Keputusan untuk tidak segera meluncurkan fitur belanja di YouTube menegaskan komitmen perusahaan untuk mematuhi regulasi setempat dan menganalisis dampaknya secara menyeluruh sebelum melangkah lebih jauh.
Kabar tentang langkah selanjutnya dari Google dan YouTube di pasar e-commerce Indonesia sangat dinantikan, mengingat dinamika pasar yang terus berubah dan permintaan yang meningkat untuk integrasi layanan digital.
