Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendesak pemerintah daerah mengoptimalkan alokasi dana dekonsentrasi sebagai instrumen dalam menghadirkan bahan pangan murah, untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.
“Saat ini dana dekonsentrasi yang diturunkan melalui Badan Pangan Nasional dapat dioptimalkan oleh daerah. Oleh karena itu, saya mendorong pemerintah daerah dapat segera melakukan akselerasi program dan kegiatan, sehingga manfaatnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas,” kata Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resminya, di Jakarta, Selasa (26/9/2023).
Arief mengatakan, pengendalian inflasi pangan bukan hanya menjadi concern pemerintah pusat, tapi juga didukung oleh upaya bersama pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar secara serius melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi dengan memasifkan bantuan pangan beras.
“Melalui Rakor Pengendalian Inflasi yang secara rutin digelar Kemendagri kita berharap dinamika pangan yang kita hadapi hari ini dapat secara bersama kita atasi dengan berbagai upaya ekstra effort dalam rangka pengendalian inflasi pangan, salah satunya dengan memobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, serta operasi pasar dengan GPM,” ujarnya pula.
Menurut Arief, Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi pangan di mana pemerintah menyediakan berbagai bahan pangan pokok strategis, antara lain beras, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, cabai, bawang, dan lainnya dengan harga yang terjangkau atau di bawah harga pasar.
“Kami mendorong seluruh gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia agar secara rutin setiap minggu melakukan GPM dan operasi beras SPHP yang berkolaborasi dengan Perum Bulog dan stakeholder pangan terkait,” ujarnya lagi.
Upaya menggencarkan GPM untuk pengendalian inflasi juga mendapat dukungan penuh dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam Rakor Inflasi, Senin (25/9//2023), Mendagri Tito meminta agar pemerintah daerah segera memanfaatkan dana dekonsentrasi tersebut mengingat realisasinya baru mencapai tiga persen.
Hingga saat ini, baru 22 provinsi yang memanfaatkan dana dekonsentrasi tersebut, dan masih terdapat 16 provinsi yang belum memanfaatkan dana dekonsentrasi, yakni Sulawesi Barat, Banten, Papua, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.
“Jadi, kalau harga-harga naik, segera lakukan Gerakan Pangan Murah dengan inisiatif pemda. Belanja tidak terduga ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pemerintah provinsi, kabupaten/kota. BTT (Belanja Tidak Terduga) bisa dimanfaatkan untuk melakukan intervensi pengendalian inflasi. Saya mendorong agar kepala daerah manfaatkan betul BTT ini,” ujar Tito.
Adapun sejak Januari hingga Agustus 2023 total kegiatan GPM dilaksanakan di 877 lokasi di 35 provinsi dan 320 kabupaten/kota, dan akan terus bertambah seiring dengan pemanfaatan dana dekonsentrasi yang diturunkan melalui NFA untuk menggencarkan GPM.
