Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Aksi Rakyat Gugat Pemilu 2024 menolak pemilu curang dan mendesak DPR RI menggulirkan hak angket serta menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan karena dianggap gagal mewujudkan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
“Pada hari ini kami elemen rakyat berkumpul dan mau menyikapi prolematik bangsa terutama yang di depan mata masalah Pemilu 2024, pada kesempatan ini kami akan menyuarakan pendapat kami sebagai rakyat, kami melihat prolematik bangsa ini Pemilu 2024 ini yang penuh kecurangan sudah merugikan rakyat, bukan paslon atau parpol tapi merugikan rakyat,” kata Koordinator Aksi Budi Muliawan dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (24/2/2024).
Budi menegaskan, sikap ini ditujukan ke seluruh pemangku kepentingan bangsa, termasuk Komisi Pemilu Umum (KPU) dan Bawaslu RI. Pihaknya meminta pihak yang terbukti melakukan kecurangan untuk dihukum sepantasnya.
“Bila mereka terbukti melanggar pidana pemilu kami minta mereka untum diadili, untuk ke pemerintah, bagi kawan-kawan atau pejabat yang masih memiliki moral kalau pandangan mereka sama dengan pandangan kami sebaiknya mundur dari posisi itu,” tutur Budi, menekankan.
Sehubungan telah terlaksananya Pemilu tanggal 14 Februari 2024, segenap elemen rakyat yang peduli pada kondisi dan masa depan bangsa menyampaikan beberapa catatan penting untuk menjadi perhatian semua terhadap pelaksanaan pemilu yang penuh kecurangan. “Kami segenap elemen rakyat menyampaikan Maklumat Rakyat Gugat Pemilu 2024,” ungkap Budi.
Adapun Maklumat Rakyat Gugat Pemilu 2024 sebagai berikut:
1. Menolak pemilu curang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.
2. Tangkap dan adili semua pihak yang terlibat dalam kecurangan Pemilu 2024.
3. Mendukung penuh gerakan mahasiswa dan siap aksi bersama dalam penegakan demokrasi untuk merebut masa depan bangsa yang dirusak oleh Jokowi.
4. Mendesak segera DPR RI menggulirkan hak angket, makzulkan Jokowi, cabut mandatnya, kembalikan mandat rakyat, atas gagalnya menegakkan pelaksanaan pemilu yang jurdil.
Sehari sebelumnya, Jumat (23/2/2024), aksi massa yang tergabung dari Gerakan Masyarakat Sipil Suarakan Demokrasi Indonesia berunjuk rasa di depan Kantor KPU RI, Jakarta. Mereka menyuarakan tuntutan yang serupa. Ada 10 tuntutan, yaitu:
1. Makzulkan Jokowi dan penjahat demokrasi.
2. Adili Jokowi dan kroninya pengkhianat rakyat.
3. Hapuskan dinasti politik.
4. Adilii Komisioner KPU dan Bawaslu yang berkonspirasi dengan penjahat demokrasi.
5. Tolak hasil quick count sesat.
6. Audit forensik IT KPU.
7. Tolak hasil Pemilu curang.
8. Laksanakan hak angket DPR-MPR terkait Pemilu 2024 curang.
9. Usut tuntas grand design pemilu curang.
10. Diskualifikasi paslon pilpres yang melakukan kecurangan.
Selain di Jakarta, aksi serupa kemarin juga berlangsung di Yogyakarta. Massa yang berjumlah ratusan orang dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil bergerak melawan kecurangan Pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024.
