Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut anggaran pusat untuk Papua mencapai Rp1.036 triliun dalam 8 tahun (2014-2022). Atau hampir Rp130 triliun per tyahun. Wow besar sekali.
Eks Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menyebut pernyataan itu sarat kebohongan. Melalui akun twitternya @NataliusPigai2, Jakarta, dikutip Kamis (23/3/2023), Pigai menuliskan begini. “King of lier? APBN rata-rata Rp2.300 triliin dalam 8 tahun yakni 2014-2022, menjadi sekitar Ro18.400 triliun,” cuit Pigai.
“Dari angka itu, anggaran desentralisasi fiskal selama 8 tahun mencapai Rp5.600 triliun. untuk 34 provinsi. Belanja pegawai Rp9.600 triliun selama 8 tahun. Dana Medebewind hanya Rp3.000 triliun/8 tahun lewat balai dan lain-lain. Jadi, mana mungkin Papua dapat Rp1.000 triliun dari 18.400 triliun (anggaran selama 8 tahun),” cuitnya.
Dalam pemahaman putra asli Papua ini kepada Inilah.com, dana medebewind yang berasal dari pusat, digelontorkan untuk pembangunan daerah melalui balai latihan kerja, kantor PUPR. Dana tersebut biasanya dialokasikan untuk infrastruktur berupa jalan, jembatan, irigasi dan sebagaimnya.
Setelah anggaran 8 tahun dikurangi dana sentralisasi dan belanja pegawai untuk periode yang sama, sisanya sekitar Rp3.200 triliun. “Itu jatah untuk seluruh provinsi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, masuk akal kalau papua dapat Rp1.000 triliun? Tersisa Rp2.200 triliun, dibagi untuk puluhan provinsi lainnya? Masuk akal enggak? Ngawur dan bohong. Enggak tahu data Jokowi dari mana? Kalau data saya jelas, nota keuangan per 16 Agustus dan laporan dari Menkeu Sri Mulyani melalui media. Gampang tho,” ungkap Pigai.
Saat peresmian Papua Youth Creative Hub, Selasa (21/3/2023), Presiden Jokowi menyebut pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp1.036 triliun untuk Papua, selama 8 tahun (2014-2022). Anggaran tersebut dialokasikan kepada provinsi, kabupaten dan kota di Papua.
“Uang ini sangat besar sekali, makanya saya minta masyarakat Papua, tolong awasi, kawal, dan amati terus supaya uang ini jangan sampai belok kemana-mana, dikorupsi. Karena korupsi momok semua provinsi dalam pembangunan di daerah kita,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, dana ‘super jumbo’ untuk Papua itu, kini, terbukti besar manfaatnya bagi warga Papua. Berbagai sarana dan prasarana infrastruktur sudah bisa dinikmati masyarakat. Daerah yang terisolir menjadi terbuka dan menciptakan sentra perekonomian baru.
Untuk pembangunan jalan di Papua, anggaran menggelontorkan dana besar untuk Trans Papua sepanjang 3.462 kilometer (km), jalan perbatasan 1.098 km, Jembatan Youtefa 1,3 km, Bandara Domine Eduard osok, Bandara Wamena. “Kemudian juga untuk pembangunan pos lintas batas di 3 lokasi di PLB Skouw di Kota Jayapura, kemudian PLB Sota dan PLB Yetetkun, semua kita telah selesaikan,” katanya.
Iwan Purwantono
