News

Ganjar-Mahfud Akan Wujudkan KTP Sakti Bentuk Kelanjutan Pemerintahan Jokowi


Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Karaniya Dharmasaputra menyebut bahwa KTP Sakti merupakan wujud nyata dari Pancasila, khususnya sila ke-5 ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’.

Kebijakan ini nantinya akan menjadi prioritas utama yang akan dijalankan oleh Ganjar-Mahfud jika memenangkan Pilpres 2024.

“Gebrakan ini langsung diberlakukan setelah pasangan Ganjar-Mahfud terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, periode 2024-2029. Ganjar-Mahfud ingin rakyat sejahtera,” kata Karaniya dalam konferensi persnya di TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

Karaniya mengatakan KTP Sakti adalah sistem digitalisasi bansos dalam rangka memperluas dan memudahkan akses. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan informasi terkait bansos dan program peningkatan kesejahteraan lainnya dengan lebih mudah.

“KTP Sakti  akan memusnahkan praktik-praktik pungutan liar, yang kerap terjadi saat penyaluran bansos dan menghindari duplikasi data masyarakat, yang membutuhkan bantuan terintegrasi dalam satu sistem. Ganjar-Mahfud akan mewujudkan Indonesia unggul dan lebih sejahtera,” jelasnya.

Selain itu, politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima menyatakan hal yang senada. Ia menyebut bahwa kebijakan ini nantinya akan merepresentasikan kelanjutan sistem pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Indonesia Unggul.

“Saya yakin, pemberlakuan  KTP Sakti,  penyaluran bansos akan semakin tepat sasaran dan terintegrasi dengan data bantuan lainnya,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.

Di samping itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menyebut program program ini dapat membuka potensi perbaikan ekonomi kedepannya. Hal ini dikarenakan adanya ketepatan dalam penerimaan bansos yang selama ini sukar terwujud.

“Karena yang sering digugat masyarakat adalah ketidaktepatan penerimaan bansos, misalnya satu orang menerima dua paket bansos dalam satu waktu. Basis data selama ini menjadi tudingan masyarakat atas ketidaktepatan penerimaan bansos”, ujarnya. 

Back to top button