Gagal Bujuk Warga Kampung Tua Rempang, Menteri Bahlil Tuding Pihak Asing Bermain Tolak Proyek PSN

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut telah mengetahui adanya keterlibatan pihak asing dalam konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau ini, akibat penolakan warga untuk direlokasi imbas proyek investasi Rempang Eco City.

“Temuan saya sebagai tim, saya tahu siapa barang ini yang ikut main tapi yakinlah bahwa tidak hanya dari dalam negeri, saya tahu kok siapa yang dari luar negeri,” ujar Bahlil kepada awal media di Gedung Kementerian Investasi/BKPM Jakarta, Senin (25/9/2023).

Bahlil menerangkan, dugaan tersebut muncul karena dia merasa setiap Kepulauan Riau mendapatkan proyek investasi besar selalu ada pihak yang menghalangi.

“Setiap Kepri (Kepulauan Riau) itu mau maju, setiap ada investasi besar selalu saja ada yang menghalangi,” kata Bahlil.

Meskipun enggan menyebutkan pihak asing yang terlibat dalam konflik Rempang, tetapi dia menyinggung negara yang dimaksud adalah negara tetangga.

“Saya tidak menyebut nama negara mana ya. Tapi biasanya kalau di tetangga itu, kan kalau kita bersaing sama teman-teman sendiri kan,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, campur tangan pihak asing adalah hal yang wajar dalam persaingan dengan sebuah negara memiliki strategi dalam berkompetisi dengan negara lainnya.

“Itu biasa dalam persaingan, tapi dalam persaingan itu ada strategi yang tidak ingin untuk negara A, itu maju atau berkompetisi dengan negara mereka,” ujarnya lagi.

Dalam rapat terbatas pada Senin pagi, Presiden Joko Widodo memberikan beberapa arahan terkait permasalahan di Pulau Rempang antara lain penyelesaian masalah secara kekeluargaan, memperhatikan aspirasi masyarakat, dan pemenuhan hak-hak warga yang terdampak.

“Bapak Presiden menitikberatkan bahwa kepentingan rakyat kita yang harus kita pikirkan dan dahulukan dalam kerangka, aturan, dan proses secara kekeluargaan,” kata Bahlil pula.

Menteri Bahlil menjelaskan lagi masyarakat di Pulau Rempang akan mendapatkan uang hingga rumah sewa. Berikut janji-janji tersebut.

Pertama, menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi untuk tiap kepala keluarga.  Kedua, mendapatkan rumah tipe 45 dengan nilai kurang lebih Rp 120 juta.

Ketiga, mendapatkan uang tunggu transisi sampai rumah jadi dengan rincian Rp 1,2 juta per orang dan biaya sewa rumah Rp 1,2 juta. Dan keempat menyediakan mata pencaharian termasuk tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan.

“Jadi setelah pergeseran, yang di mana mereka punya tambak ikan, punya tanaman, perahu, itupun dihitung, dikompensasikan semua aturan berlaku. Jadi semua hak-hak, sesuai arahan Pak Presiden jadi perhatian berama,” ujar Menteri Bahlil.

Gagal Dekati Warga

Pada 16-17 September 2023 pekan lalu, Menteri Bahlil menemui masyarakat Rempang Batam. Bahlil diterima Koordinator Umum Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Rempang, Galang, Gerisman Ahmad, yang juga mengumpulkan warga di rumah.

Usai pertemuan, Menteri Bahlil menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan warga, saat itu disimpulkan telah bersedia direlokasi ke Dapur 2 Sijantung, Pulau Galang.

Tetapi anehnya, warga menolak kesimpulan jika mereka sudah sepaham dengan penjelasan Menteri Bahlil. Warga kampung tua pun tidak mendaftar untuk bersedia direlokasi hingga batas akhir tanggal 20 September 2023.

Akhirnya BP Batam memberikan kesempatan hingga 28 September yang bertepatan dengan jadwal pengosongan empat kampung tua, Kampung Pasir Panjang, Kampung Sembulang Hulu, Kampung Sembulang Cate dan Kampung Pasir Merah. Lokasi relokasi pun digeser ke Kampung Tanjung Banon yang masih berada di Pulau Rempang dan berjarak sekitar tiga kilometer dari kampung tua.