Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menilai jabatan Gubernur tidak efektif dan menghabiskan anggaran yang besar.
Menurut Cak Imin fungsi Gubernur saat ini hanya sebatas koordinator atau jembatan penyambung antara daerah dengan pusat. Maka ia menilai keberadaan posisi jabatan tersebut tidaklah efektif bagi roda pemerintahan
“(Ini usulan PKB ke pemerintah) iya itu nanti, tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat,” ujarnya di Jakarta, Senin (30/1/2023).
Meski begitu, ia sadar bahwa usulan ini tak serta merta bisa langsung dieksekusi. Menurutnya perlu ada kajian mendalam soal kebenaran dari ketidakefektifan fungsi jabatan Gubernur. “Iya kita lagi mematangkan ini dengan para ahli ya, tapi kita yakin itu akan kita perjuangkan,” tegasnya.
Cak Imin mengatakan untuk realisasi dari usulan ini, pihaknya akan mendorong agar pada Pemilu 2024 ditiadakan pemilihan gubernur (Pilgub), agar memangkas ongkos penyelenggaraan pesta demokrasi.
“PKB mengusulkan pemilihan langsung hanya pilpres, pilbup, pilkota. Pilgub tidak lagi karena melelahkan. Kalau perlu nanti gubernur enggak ada suatu hari nanti, karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan,” katanya.
Ia menyebut, penghapusan pemilihan gubernur juga tergolong krusial untuk meminimalisir praktik politik pragmatis. Mengingat, kelemahan demokrasi era reformasi kata dia, adalah politik pragmatis dan kompetisi yang seolah tiada henti.
“Kelihatan damai tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan apalagi di pemilu sangat pragmatis. Uang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilih. Nah ini sistem politik reformasi yang harus kita evaluasi total,” tegas Cak Imin.
