Ekonom senior Faisal Basri mengaku tak heran dengan temuan PPATK bahwa 36,67 persen Proyek Stategis Nasional (PSN) mengalami kebocoran. Atau sekitar Rp555 triliun.
“Bisa dibayangkan proyek PSN bocornya sampai 36 persen (PPATK). Dahsyat sekali? Saya bisa memahami, kenapa bocornya banyak (PSN). Karena, feenya boleh jadi sangat besar. karena kalau yang dapat PSN, serba diringankan,” papar Faisal dikutip Sabtu (3/2/2024).
Tak berhenti di situ, kata Faisal, impor barang untuk keperluan PSN juga dibebaskan dari pajak atau bea masuk. “Proyeknya (PSN) juga aman karena dijaga polisi dan tentara. Pokoknya tidak boleh diganggu. Menteri saja enggak boleh masuk di PSN. Ingat Pak Hanif pernah marah2 besar krna pekerjanya enggak bisa bahasa Indonesia. Ini seperti negara wakanda,” ungkapnya.
Masih kata Faisal, Presiden Jokowi bisa jadi sangat paham akan maraknya praktik korupsi di pemerintahannya. Bahkan lebih besar ketimbang era orba yang tingkat kebocoran anggarannya mencapai 30 persen.
“Sebenarnya mereka tahu (Jokowi dan Luhut) akan besarnya korupsi. Saya pernah diskusi dengan Pak Luhut di rumahnya, bicara soal besarnya kebocoran berdasarkan tingginya ICOR. Zaman Pak Mitro (Soemitro Djojohadikusumo, menkeu era orba) memberikan indikasi kebocoran 30 persen,” paparnya.
Saat berdiskusi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut B Pandjaitan, dia semakin yakin bahwa istana sudah tahu tingginya masalah kebocoran anggaran.
“Kata Pak Luhut, saya ngobrol dengan Pak Presiden (Jokowi), sekarang mah lebih. Paling enggak sudah 40 persen. Jadi, mereka tahu sekali. Kata Pak Jokowi 40 persen. Itu cerita Pak Luhut ke saya,” pungkasnya.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis temuan analisis transaksi keuangan mencurigakan sepanjang 2023.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengungkap dugaan kebocoran dana PSN sebesar 36,67 persen. Duit itu mengalir ke rekening aparatur sipil negara (ASN) dan politikus.
Ivan menyampaikan bahwa PPATK telah menganalisis 1.847 laporan transaksi keuangan mencurigakan sepanjang Januari-November 2023. Laporan hasil analisis (LHA) itu, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum, termasuk 2 LHA yang dikirim ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tahun 2023 saja PPATK telah menyampaikan 2 informasi kepada KPK karena adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak yang terdaftar dalam daftar calon tetap yang kita peroleh dari KPU,” ungkap Ivan.
Menurut data Kemenko Perekonomian, sepanjang 2023, pemerintah telah menyelesaikan 190 PSN senilai Rp1.515,4 triliun. Kalau disbeut PPATK bocor 36,67 persen, setara dengan Rp555 triliun dinikmati ASN dan politikus bermental korup.
