Massa demontrasi dari Poros Buruh untuk Perubahan yang menggelar aksi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencemaskan hasil dari pemilu yang curang. Sekjen Poros Buruh Joko Heriyono menyebut, kebijakan selama 10 tahun yang dari pemerintahan saat ini, menghasilkan penindasan dan perampasan hak buruh.
“Makanya kita khawatir kalau Pemilu 2024 ini dihasilkan dari kecurangan-kecurangan, otomatis pemerintahan yang akan datang juga pemerintahan yang curang seperti pemilu itu, sehingga kita bangun solidaritas,” ujar Joko di depan Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu sore (21/2/2024).
Joko menekankan, poin penting yang ingin mereka suarakan dalam aksi tersebut yaitu, mendesak pengusutan kecurangan Pemilu 2024 dan pemeriksaan digital forensik pada aplikasi Sirekap milik KPU.
“Apakah ini kerusakan, sebelum? apa selama proses pencoblosan? Dan setelahnya akan jadi kerusakan, kalau ini tidak ditangani. Mumpung baru separuh ini untuk yang real count-nya, kan gitu,” ujar Joko.
Joko menuturkan pihaknya tidak mementingkan jumlah massa yang ikut dalam aksi, tetapi mereka hanya ingin mengawal kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024.
“Yang penting kita sudah mengawal perbuatan mereka (KPU) yang kita curigai curang, jadi terstruktur, sistematis, dan masifnya ini luar biasa, dan hasilnya nanti lima tahun ke depan pun, kami kaum buruh ini akan tertindas TSM juga, bayangin 70 persen loh pelanggaran hak buruh itu terlanggar oleh penguasa yang kemaren itu, yang hasil kecurangan juga,” ungkap Joko.
Lebih lanjut dia menerangkan, inti dari aksi tersebut adalah untuk mendesak agar tidak ada lagi perbuatan yang tidak patut dalam pemilu, tidak beretika, tidak bermoral, dan melanggar hukum.
“Apa saja itu? Seperti tadi sampaikan ada mark up suara, penggelembungan segala macam itu kan masyarakat itu menonton semua melalui media, medsos segala macam,” tuturnya.
