Pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 1 dinilai paling berani menyatakan ketidaksetujuannya terhadap praktik korupsi dan menargetkan kenaikan poin untuk Corruption Perception Index (CPI).
Ekonom dari Universitas Paramadina, Prima Naomi menegaskan setiap visi dan misi pasangan capres dan cawapres 2024 tidak ada yang menonjol, selain pasangan Anies-Cak Imin (AMIN). Hal yang berbeda untuk paslon nomor urut 1, ujarnya, berani mengatakan ‘memberantas korupsi tanpa tebang pilih’, pemilihan kata itu tidak ada di visi misi paslon yang lain. Dan satu hal lagi yang berbeda di paslon 1, (mereka) berani membuat kinerja yang ingin dicapai secara kuantitatif.
“Kinerja yang ingin dicapai (adalah) meningkatkan indeks korupsi Indonesia dari 34 ke 44-46 selama 5 tahun,” ujarnya dalam diskusi “Menggugat Visi Capres Tentang Pemberantasan Korupsi di Tengah KPK Limbung” yang diselenggarakan oleh Jarum Integritas dan Paramadina Public Policy Institute di Jakarta, Kamis (4/1/2024).
Walau terdapat perbedaan, tetapi inti dari program kerja yang ditawarkan oleh paslon 1 di misi nomor 8 sama saja dengan visi-misi paslon 2 pada Asta Cita 7 dan paslon 3 pada sub-judul 7.31 yakni “Membasmi Korupsi.”
“Langkah-langkah apa yang mereka lakukan itu it’s almost the same, kita tahu lah, siapa otak yang membuat visi-misi,” ujarnya.
Menurut Prima, penjelasan visi-misi setiap paslon sama seperti yang ditemukan di literatur atau buku-buku nasional atau global tentang korupsi. Walau begitu, Prima tetap mengakui kelebihan AMIN yang bisa memberikan pernyataan eksplisit mengenai kasus korupsi di Indonesia.
Dari buku Curbing Corruption, ujarnya, yang merupakan referensi materi pemateri di acara ini, ketidakmampuan pemerintah untuk melawan korupsi secara eksplisit hanya akan memperkeruh keadaan. Hal ini dapat dilihat dalam periode akhir Kepresidenan Jokowi.
Sementara CPI Indonesia mengalami penurunan 6 poin setelah di tahun 2019 dengan nilai 40. Menurut Prima, penurunan ini terjadi karena perubahan undang-undang KPK pada 2019.
Pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2022 yang dirilis Transparency International pada 31 Januari 2023, menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. “CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995.” ungkap Wawan Suyatmiko, Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia.
Dengan hasil ini, Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012. Situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan.
Selanjutnya, Prima juga percaya keterpurukan ini terjadi karena ketidakmampuan pemerintah mengendalikan hukum, penegakan hukum, dan lembaga institusi dalam kasus korupsi. “Apa yang sebenarnya menghalangi untuk menyatakan intervensi korupsi secara eksplisit? Ya, politik. Sabotase-sabotase pejabat,” ujarnya.
Prima berpendapat, suatu negara akan dapat mengendalikan kasus korupsi jika setiap unsur masyarakat tahu langkah-langkah yang harus dilakukan. Pengendalian korupsi membutuhkan aliansi antara lembaga antikorupsi, lembaga negara, media massa, masyarakat sipil, dan aktor internasional.
