Komisi X DPR menyambut baik hasil seleksi pimpinan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), yang memunculkan dua menteri duduk di pucuk pimpinan federasi.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mengatakan dengan hadirnya Menteri BUMN Erick Thohir (Etho) sebagai Ketua Umum dan Menpora Zainudin Amali sebagai Wakil Ketua Umum, seharusnya bisa membuat PSSI semakin kondusif dan bersih dari jeratan para mafia bola.
“Jadi bagi saya harusnya, jika dua orang pembantu terbaik presiden yang turun mengurus PSSI, maka tidak akan boleh lagi terjadi kekisruhan di dunia persepakbolaan apalagi ada yang namanya mafia sepakbola,” tutur dia di Jakarta, Sabtu (18/2/2023).
Mengenai masalah kepantasan, tutur Dede Yusuf, adalah urusan mekanisme di internal PSSI. Dia mengingatkan statuta FIFA agar pemerintah tak campur tangan dengan federasi sepakbola.
“Kalau soal kepantasan itu urusan mekanisme internal PSSI. Tapi perlu mengingat juga statuta FIFA yang sebenarnya agak alergi dengan intervensi ‘pemerintah’ ke dalam sepakbola. Semoga sambutan FIFA tidak ada masalah,” sebut Dede Yusuf.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mempersoalkan kedua menterinya menjabat menjadi pengurus PSSI. Ia pun tak memaksa keduanya untuk mundur, asalkan bisa tetap menjalankan tugas-tugas secara maksimal. “Yang paling penting semuanya bisa mengatur waktunya,” kata Jokowi kepada wartawan di ICE BSD Tangerang, Jumat (17/2).
Jokowi mengatakan semua itu menyangkut manajemen waktu dan manajemen organisasi. “Ini urusan manajemen, jadi manajemen waktu, manajemen organisasinya, manajemen perencanaannya,” ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menekankan tidak akan mengintervensi PSSI meskipun keduanya menterinya menjabat di PSSI. Dia hanya mendorong adanya perubahan total di PSSI. “Sesuai yang saya sampaikan, pemerintah tidak akan intervensi apapun kepada PSSI tetapi yang paling penting ada sebuah perubahan, ada sebuah reformasi total,” tegasnya.
