Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai wacana penambahan jumlah kursi di periode selanjutnya tidak sesuai dengan undang-undang. Menurutnya, kontitusi telah memiliki aturan berapa banyak menteri yang ditugaskan untuk membantu presiden dalam memimpin pemerintahannya.
“Setahu saya, undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya, maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan undang-undang,” kata Ganjar, Rabu (8/5/2024).
Dengan adanya wacana jumlah penambahan kursi menteri, Ganjar mengingatkan pelanggaran politik akomodasi. Karenanya, jika pemimpin periode berikutnya ingin membagi kursi jabatan dapat dilakukan di luar kementerian.
“Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana (menentukan keputusannya),” ucapnya.
Di samping itu, mantan Gubernur Jawa Tengah juga menyoroti pembagian kekuasaan yang akan dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) atas kemenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Ia menilai penambahan jumlah kursi tidak sesuai dengan semangat perjuangan bangsa.
“Yang paling bagus itu kabinet ahli dan efisien dan bisa merespon perubahan-perubahan,” ujarnya.
“Mungkin itu sekarang yang kita butuhkan, maka akan melakukan dukungan dengan cara mengontrol kemudian jalannya pemerintah menjadi lebih baik,” tandasnya.
