Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengatakan, pergantian Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri) sepenuhnya menjadi otoritas dari internal Polri. Namun, ia menyebut sejumlah nama ideal menjadi pengganti Komjen Pol Gatot Eddy Pramono yang akan pensiun akhir Juni ini.
“Ada (nama-nama yang sudah beredar) Pak Purwadi (Kalemdiklat Polri Purwadi Arianto), kemudian pak Fadil (Kabaharkam Polri Fadil Imran), Pak Dofiri (Irwasum Polri Ahmad Dofiri), juga nama-nama yang kita dengar Pak Kabareskrim (Agus Andrianto), itu kita dengar,” kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).
Dia berharap, Wakapolri berikutnya dapat bersinergi dengan Kapolri. Selain itu, harus mampu membantu Kapolri untuk menuntaskan kasus-kasus perilaku anggota Polri yang melanggar aturan. “(Misal) kita lihat satu lagi itu mantan kapolsek meras Rp310 juta, itu kan persoalan reformasi kultural di polri ini masih jauh dari harapan ya,” ujarnya.
“Padahal anggaran yang dikucurkan kepada mereka, alutsista yang diberikan pada mereka, peralatan-peralatan termasuk kesejahteraan, kan sudah luar biasa,” sambungnya.
Oleh karena itu, penuntasan reformasi kultural ini akan menjadi tugas berat bagi Wakapolri selanjutnya. “Kedua, dia diberikan (otoritas) misalnya mengawasi penanganan perkara di Mabes Polri, di Polda-Polda, sampai di Polres. Karena penanganan perkara itu kan penegakan hukum , itu etalasenya, sama Lantas (lalu lintas. Itu yang dua itu yang harus dibenahi,” tambah dia.
Selain itu, Trimedya mengemukakan Wakapolri baru tentunya harus netral. Hal ini penting jelang perhelatan Pemilu 2024 tugas berat lainnya yakni jelang Pemilu 2024, tentu tokoh ini harus netral. “Bisa menjaga netralitas polri dalam pileg, pilpres. Apalagi serentak nanti pada 14 februari 2024,” ujar Trimedya menambahkan.
Diana Rizky
