Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, turut prihatin atas musibah terkurungnya delapan orang penambang di tambang emas ilegal di Grumbul Tajur, Desa Pancurendang, Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.
Ia menilai pemerintah lamban memberikan bantuan hingga di hari kelima delapan penambang yang terjebak di dalamnya belum dapat dievakuasi.
Mulyanto menyesalkan sikap beberapa pejabat yang menyatakan bahwa kecil kemungkinan delapan penambang tersebut masih hidup.
Menurutnya, pemerintah harus maksimal memberikan bantuan dan pertolongan hingga kondisi para penambang benar-benar diketahui secara pasti. Bukan malah membuat narasi yang melemahkan upaya pencarian.
“Miris saya mengikuti kabar kejadian di Grumbul Tajur, Banyumas. Ada delapan nyawa yang terkurung di bawah tanah tapi respon Pemerintah malah lamban. Mereka seperti tidak dihargai,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (31/7/2023).
“Kalau di luar negeri, kejadian seperti ini bakal menarik perhatian masyarakat. Bahkan di Meksiko, Presiden turun tangan langsung memimpin upaya penyelamatan para penambang yang tertimbun. Semua alat dan tenaga dikerahkan untuk menyelamatkan para korban,” sambungnya.
Sementara itu, Mulyanto menambahkan Pemerintah jangan lepas tangan atau sekedar pilih kasih kepada penambang rakyat.
“Jangan karena kejadian ini terjadi di tambang rakyat maka respon Pemerintah tidak serius,” tegas Mulyanto.
Terkait legalitas tambang yang masih dianggap ilegal, Mulyanto meminta Pemerintah harus adil menyikapinya. Tambang ilegal seperti di Banyumas ini perlu ditata dengan baik, karena ini tambang rakyat yang harus dibina dengan baik. Pemerintah harus mempercepat proses pemberian izinnya, sehingga tambang rakyat ini menjadi legal.
“Pemerintah, dalam prakteknya sangat lamban dalam merespon proses perizinan tambang rakyat ini. Apalagi dengan sistem perizinan yang sentralistik di pusat,” jelas dia.
Wahid Ma’ruf
