Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto mendesak pemerintah konsisten menambah kepemilikan saham nasional di PT Vale Indonesia (Vale/INCO) Tbk. Agar Indonesia bisa mengendalikan bisnis nikel dunia.
“Hal itu penting agar arah usaha PT Vale Indonesia, sesuai dengan program hilirisasi mineral yang sedang digencarkan pemerintahan Jokowi,” jelas Mulyanto dalam keterangan yang diterima Inilah.com di Jakarta, Jumat (30/6/2023).
“Pemerintah sebaiknya menjadikan saham nasional di PT Vale Indonesia, sebagai syarat bagi perpanjangan izin pertambangan nikel perusaan tersebut. Hal ini penting sebagai implementasi amanat dari Konstitusi dan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba,” tambah dia.
Ia menyebutkan, Komisi VII DPR telah bersepakat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mendukung MIND ID diberikan hak pengendalian atas operasional dan konsolidasi finansial Vale.
“Tujuannya agar arah bisnis PT Vale ke depan on the track bagi kepentingan nasional, baik terkait penerimaan negara, maupun dengan program hilirisasi nikel dan pengembangan mobil listrik,” terangnya.
“Apalagi akhir-akhir ini diketahui, bahwa Induk PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di Amerika Serikat, yakni Vale SA tengah menjalin hubungan mesra dengan Arabia’s Public Investment Fund (PIF) untuk mengakuisisi saham perseroan,” lanjutnya.
PIF, ujar Mulyanto menambahkan, muncul sebagai penawar utama untuk mengakuisisi saham di operasi nikel dan tembaga Vale SA bernilai miliaran dolar AS. “Kita tentu perlu mengantisipasi soal ini,” imbuh dia.
Oleh karena itu, pemerintah harus mengawal untuk memastikan agar perpanjangan izin penambangan pada PT Vale, diberikan setelah ada divestasi dan saham nasional sebesar 51 persen. “Terkait kontribusi kepada daerah serta optimalisasi lahan yang dikuasai PT Vale, ini juga menjadi bahan evaluasi atas kinerja PT Vale,” tegasnya.
“Tentu harus ada rencana-rencana perbaikan yang signifikan, bila Vale ingin izinnya diperpanjang,” pungkas Mulyanto.
Pada Selasa (13/6/2023), Komisi VII DPR menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Arifin terkait Vale. Disepakati agar saham nasional naik menjadi 51 persen dijadikan syarat bagi perpanjangan izin Vale.
Selain itu, parlemen mendukung upaya pemerintah melalui MIND ID memiliki hak pengendalian atas operasional dan konsolidasi finansial Vale. Di mana, MIND ID berencana menambah saham Vale lebih dari 11 persen. Asal tahu saja, saham MIND ID di Vale, saat ini hanya 20 persen.
Sedangkan saham publik domestik di Vale, sebesar 20 persen. Artinya, saham mayoritas Vale masih dalam genggaman asing. Hal inilah yang menjadi atensi DPR dan pemerintah.
Komposisi Saham Vale
Pada 1988, Vale yang masih bernama INCO, menyerahkan sahamnya ke pemerintah sebesar 20 persen. Pada 2020, dilakukan divestasi lanjutan sebesar 20 persen, untuk memenuhi kewajiban dalam amandemen Kontrak Karya (KK) Vale. Namun tak terjadi.
Dari data BEI, saat ini, pemegang saham asing di Vale, yaitu Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM) telah menyelesaikan penjualan tambahan 20 persen (pro rata) kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau MIND ID.
Anehnya, mayoritas saham Vale hingga kini masih dalam genggaman asing. Yakni, VCL menggenggam saham Vale sebanyak 44,3 persen, dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM) 15 persen. Total jenderal 59,3 saham Vale dipegang asing. Sedangkan 20 persen menjadi milik pemerintah melalui MIND ID. Lebih kecil ketimbang saham publik sebesar 20,7 persen.
Diana Rizky
