Anggota Komisi V DPR, Suryadi Jaya Purnama melontarkan kritik keras wacana pembedaan tarif KRL untuk penumpang tajir alias kaya.
Menurut Suryadi, kebijakan yang akan dikeluarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi itu bisa membuat orang beralih menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga potensi kemacetan akan bertambah. “Oleh sebab itu kami menolak kebijakan yang diskriminatif tersebut,” ujar Suryadi, dikutip Sabtu (31/12/2022).
Politisi Fraksi PKS ini, menambahkan, sejatinya, transportasi massal termasuk KRL ditujukan untuk semua kalangan, baik itu orang yang kaya maupun tidak. Pasalnya KRL bermanfaat memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat yang tidak mampu dan di sisi lain membantu mengurangi kemacetan jika orang-orang yang mampu beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal. “Kita menilai secara teknis KRL Commuter Line masih mengalami over load di jam-jam sibuk, sehingga pengguna KRL belum bisa merasakan kenyamanan sepenuhnya,” ujar dia.
Dia menyatakan penolakan atas rencana tersebut lantaran subsidi Rp3,2 triliun untuk pengguna kereta api pada 2022 oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), masih terlalu kecil. “Subsidi transportasi massal seperti KRL, perlu ditingkatkan. Agar semakin banyak yang meninggalkan kendaraan pribadi dan berpindah ke transportasi massal,” tuturnya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyabut adanya rencana pemberlakuan tarif berbeda KRL (Kereta Rel Listrik) untuk masyarakat kaya. Di mana, warga tajir diharuskan membayar tarif lebih mahal. Dengan kata lain, mereka mensubsidi kelompok miskin. “Yang berdasi, yang kemampuan finansialnya tinggi mesti bayarnya lain. Jadi kalau average sampai 2023 kita rencanakan tidak naik ya,” kata Menhub Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 di Gedung Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12/2022).
Masih kata Menhub Budi, nantinya, kelompok masyarakat kelas atas akan diberikan kartu khusus untuk pembayaran tarif KRL. “Tapi nanti pakai kartu, saya yakin nanti teman-teman semua pakai kartu nanti,” ujarnya.
