Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, pimpin aksi demo, menuntut Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin kerek UMK 2024, sebesar 15 persen.
Said Iqbal menjelaskan, puluhan ribu buruh menggelar aksi ekstra parlementer mendesak orang dekat Presiden Jokowi itu, menetapkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 sebesar 15 persen.
“Tidak hanya di Jawa Barat, aksi juga dilekukan serentak di berbagai daerah di Indonesia. Kita akan terus memperjuangkan kenaikan upah yang manusiawi,” kata Said Iqbal, Selasa (28/11/2023)
Selanjutnya, dia menyebut sejumlah aksi buruh di kota besar lain. Misalnya, DKI Jakarta yang terpusat di Kantor Gubernur DKI Jakarta. Adapula aksi ribuan buruh se-Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur, Provinsi Banten dan sejumlah aksi di Jawa Timur.
“Hari ini, buruh akan demo serentak di seluruh Kantor Bupati/Wali Kota di Jatim. Pada 30 November 2023 dilakukan di kantor Gubernur Jatim,” papar said Iqbal.
Khusus Jabar, Said Iqbal memimpin langsung aksi ekstra parlementer ini. Disampaikan bahwa UMK Kabupaten Bekasi direkomendasikan Bupati naik 13,99 persen. Sejumlah kabupaten/kota juga merekomendasikan kenaikan UMK tidak jauh dari angka itu.
Misalnya, Kabupaten Majalengka UMK naik 14,81 persen, Pemkot Bekasi kerek naik UMK 14,02 persen, Bupati Karawang dorong UMK naik 12 persen dan Bupati Subang naik 12,33 persen
“Kenaikan tersebut menggunakan indeks tertentu sebesar 1,0 hingga 2,0. Bukan alfa yang ditentukan PP 51/2023 yaitu 0,1 hingag 0,3. Dengan demikian, rekomendasi Bupati Bekasi agar UMK tahun depan naik 13,99 persen, sama dengan PNS, TNI/Polri,” ujar Said Iqbal.
Said Iqbal mendesak Pj Gubernur Jabar tidak mengurangi kenaikan UMK yang sudah direkomendasikan Bupati/Wali kota tersebut. Terlebih lagi, harga-harga kebutuhan melambung tinggi. “Beras dan minyak goreng naik 30 persen. Transportasi naik 25 persen. Dan sewa rumah naik 50 persen. Maka untuk mengejar kenaikan tersebut, haruslah menggunakan alfa yang masuk akal,” tegasnya.
Kenaikan harga-harga barang sejalan dengan inflasi makanan yang paling banyak di konsumsi masyarakat berdasarkan data BPS berkisar 25 persen. “Ini bukan inflasi umum, tetapi inflansi kebutuhan pokok yang paling sering dikonsumsi warga,” lanjutnya.
Alasan lain, mengapa kenaikan sebesar itu relevan, saat ini Indonesia adalah negara berpenghasilan menengah atas, di mana penghasilan per kapitanya mendekati 5,6 juta. Sementara itu upah minimum di DKI dan Bekasi di kisaran 4,9 juta. Untuk itu, kenaikan upah minimum sebesar 15 persen, sangat relevan. Agar upah minimum mendekati pendapatan per kapita.
