Kamis, 25 Agu 2022 – 22:56 WIB
Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat, Syarief Hasan.
Alasan keuangan seret sehingga pemerintahan Jokowi ngotot menaikkan harga BBM subsidi, disoal. Semester I-2022, APBN surplus Rp73,6 triliun seharusnya bisa dimanfaatkan.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan rencana kenaikan BBM subsidi yang jelas-jelas bikin kehidupan rakyat kecil semakin sulit.
Apalagi, kata Syarief kepada Inilah.com, Kamis (25/8/2022), menaikkan harga BBM subsidi apakah itu Pertalite atau Solar, bakal memantik kenaikan harga barang, khususnya pangan. Saat ini saja, rakyat kelimpungan dengan mahalnya harga pangan. Apalagi kalau pemerintahan Jokowi jadi menaikkan harga BBM subsidi.
Selanjutnya, politisi senior Partai Demokrat ini, mempertanyakan surplus anggaran di semester I-2022 sebesar Rp73,6 triliun. Di mana, Kementerian Keuangan merilis pendapatan negara di paruh pertama tahun ini, mencapai Rp1.317,2 triliun, naik signifikan ketimbang belanja negara yang baru terealisasi Rp1243,6 triliun.
Menurut mantan Menteri Koperasi dan UKM era SBY itu, pemerintah tidak seharusnya menaikkan harga BBM. “Jika melihat proporsi penerimaan negara, dengan kenaikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 281 triliun pada semester I-2022. Atau tumbuh 35,8 persen. Sektor hulu migas menyumbang Rp140 triliun. Artinya, negara juga mendapatkan untung dari naiknya harga energi,” papar Syarief.
“Oleh karena itu, rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jelas suatu kejanggalan. Padahal BBM bersubsidi punya efek domino yang dapat mengerek inflasi. Jika harga BBM naik, harga barang-barang juga akan ikut naik, daya beli rakyat melemah. Ini harusnya dipikirkan oleh pemerintah,” lanjutnya.
Syarief menyebut, subsidi BBM merupakan hal yang lazim dilakukan oleh berbagai pemerintahan. Sebagai bahan pokok dan strategis, kata dia, subsidi BBM merupakan intervensi negara dalam menjaga stabilitas kebutuhan mendasar rakyat.
Menurut Syarief jika subsidi dicabut, sama saja negara menyerahkan hajat hidup rakyat pada mekanisme pasar. Ia menggarisbawahi subsidi adalah pengejawantahan dari negara kesejahteraan (welfare state) guna memastikan perlindungan ekonomi dan sosial rakyat.
Ditegaskan Syarief pembahasan subsidi harus beranjak dari cara dan tujuan bernegara. Ia menegaskan tugas pemerintah memastikan anggaran negara teralokasi dengan tujuan mensejahterakan rakyatnya. Ia menekankan kebutuhan mendasar rakyat mesti jadi prioritas pemerintah.
“Rencana menaikkan harga Pertalite adalah logika yang janggal dan keliru. Selain karena pemerintah juga menikmati manfaat dari naiknya harga energi, yang artinya penerimaan negara ikut melonjak, mencabut atau mengurangi subsidi berarti merampas kesejahteraan rakyat. Jika pemerintah tetap memaksakan kehendaknya, inflasi jelas akan semakin tidak terkendali. Padahal pemerintah sangat mungkin melakukan realokasi fiskal, proyek-proyek mercusuar yang menyita dana negara dapat ditangguhkan dulu. Bahkan pengerjaannya dapat dievaluasi. Ini adalah perkara keberpihakan dan kehendak politik belaka,” ujar Syarief.
Iwan Purwantono
