Dosen Ilmu Politik Fisip UI, Aditya Perdana merasa tak heran jika nantinya koalisi di pemerintahan Prabowo Subianto akan sangat gemuk, karena meniru junjungannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Koalisi gemuk pak Prabowo tentu konsekuensi dari akomodasi politik, yang ingin ditiru oleh pak Prabowo dari pengalaman pak Jokowi lalu,” ucap Adit kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/5/2024).
Ia mengatakan, Prabowo boleh saja ingin merangkul semua pihak tapi juga harus cermat dalam membagi-bagi kursi di kabinet. Aditya berharap, jumlah kementerian yang ada bisa tetap sama sehingga tidak memerlukan perubahan undang-undang (UU).
“Karena kebutuhan yang dianggap perlu, terkait akomodasi tersebut sehingga ketika ingin memperlebar jumlah kementerian, menurut saya juga ada konsekuensi kelembagaan dan restrukturisasi kementerian yang akan butuh waktu tidak cepat,” ujarnya.
Jika sampai bertambah jumlah kementerian, tutur dia, tentu berseberangan dengan jargon selama ini yang berkoar-koar ingin berlari kencang usai dilantik. Karena perubahan struktur kementerian membutuhkan waktu untuk proses penyesuaian,
“Jadi pilihannya tidak semudah yang dibayangkan. Tapi kalaupun dilakukan, tentu ada pertimbangan yang sudah jelas dipikirkan oleh presiden terpilih nanti,” tuturnya.
Diketahui, Prabowo-Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju yang berisi Partai Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrat, serta beberapa partai non-parlemen di antaranya PBB, Partai Gelora, dan Partai Gelora.
Setelah pasangan ini ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, Partai Nasdem dan PKB memberikan sinyal tegas akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Pun demikian dengan PPP. Partai yang terancam gagal menuju Senayan ini juga memberi sinyal bakal bergabung dengan Prabowo.
