Anggota Komisi VII DPRI RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto meminta BPH Migas dan Pertamina untuk meningkatkan razia, menyusul ditemukannya sejumlah kasus pengoplosan BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax di beberapa SPBU.
“BPH Migas dan Pertamina jangan lengah mengawasi SPBU, ketika terjadi peningkatan permintaan BBM di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Penemuan kasus pengoplosan BBM di Bekasi, Depok, dan Jakarta harus menjadi pelajaran bahwa ada prosedur pengawasan yang perlu diperbaiki,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima Inilah.com di Jakarta, dikutip Minggu (31/3/2024).
Ia mengingatkan, Pertamina dan BPH Migas harus menindak tegas SPBU nakal tersebut. Menurutnya, penyegelan tidak memberi efek jera. “SPBU pengoplos itu jangan sekadar disegel atau diberikan peringatan tapi perlu tindakan yang punya efek jera,” ujarnya.
Wakil Ketua F-PKS ini juga menekankan, tindak pengoplosan BBM bersifat pidana, karena jelas-jelas melanggar UU Migas dan UU Perlindungan Konsumen.
Ia mengatakan, masyarakat pembeli BBM Pertamax dirugikan, karena mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga yang mereka bayar. Sementara itu masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dirugikan, karena kehilangan stok akibat barangnya disimpangkan.
“Karena itu kami minta Pertamina tidak ragu-ragu untuk mencabut izin SPBU yang bersangkutan, serta memproses secara hukum para pelakunya. Langkah Ini penting agar ada efek jera sehingga penyimpangan tersebut tidak terulang lagi di masa yang akan datang,” ucap Mulyanto.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag menemukan empat SPBU nakal yang melakukan kecurangan di meteran dispenser BBM menjelang musim mudik 2024.
“Sebetulnya ada empat (SPBU nakal) yang kita temukan. Ada di Karawang, Bekasi, Bandung dan Serang,” kata Mendag saat penyegelan tiga dispenser SPBU di rest area KM 42 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (23/3/2024).
Penyegelan dilakukan karena sebentar lagi memasuki periode libur Lebaran 2024, yang diprediksi banyak masyarakat yang mudik dan akan banyak yang mengisi BBM di SPBU.
Menjelang musim mudik lebaran, jajaran Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan mengoptimalkan pengawasan serta pengecekan SPBU nakal di wilayah Indonesia supaya tidak ada pengusaha SPBU yang berbuat curang.
Mendag mengimbau para pemilik SPBU tidak main-main dengan melakukan perbuatan curang. Sebab menjelang lebaran ini akan dilakukan pengecekan seluruh SPBU di Indonesia.
